PT PP Revisi Target Kontrak Baru 2019 Jadi Rp45 Triliun

Direktur Utama PT PP Lukman Hidayat mengatakan, tender sejumlah proyek pemerintah dan swasta mengalami penundaan, dan karena itu ia pesimistis tak akan mencapai target Rp50,3 triliun hingga akhir tahun mendatang.

“Pendapatan dan laba juga semua direvisi akibat proyek-proyek mundur dan ada yang di-cancel,” jelasnya di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Dalam waktu dekat, PP akan mengadakan rapat khusus untuk membicarakan pemangkasan target tersebut bersama jajaran komisaris.

“Mudah-mudahan akhir Oktober sudah selesai dan bisa disampaikan, soalrevenue dan laba. Kan masih proses, besok lah ketemu komisaris,” ujarnya.

Lukman optimistis target baru tersebut bisa tercapai lantaran perseroannya sudah bisa memastikan berapa jumlah kontrak baru hingga akhir tahun 2019.

Beberapa kontrak proyek baru di antaranya adalah pengerjaan smelter alumina di Mempawah, Kalimantan Barat, proyek Perusahaan Listrik Negara, serta proyek pembangunan jalan tol Semarang—Demak.

Di samping itu, PT PP juga berencana mengajukan diri sebagai pemrakarsa tol Malang-Kepanjen sebagai lanjutan ruas tol Pandaan-Malang yang telah beroperasi sejak Mei lalu.

"Kami sedang mengajukan permohonan menjadi pemrakarsa. Sedang diusulkan, jadi belum ditunjuk," tutur Lukman.

Ruas tol Malang-Kepanjen menurutnya cukup menjanjikan keuntungan lantaran punya potensi berkembang pesat. Volume kendaraan di tol Pandaan-Malang saja, menurut catatannya, mencapai 30-35 ribu kendaraan per hari.

"Untuk malang-Kepanjen kemungkinan di bawah itu, karena orang banyak di Malang," imbuhnya.

Jika lolos dalam proses lelang, kata Lukman, perseroan bisa memulai aktivitas pembangunan di ruas tersebut pada kuartal pertama 2020 dan mulai membangun konstruksi pada kuartal ketiga tahun depan.

Proses pembangunan diperkirakan memakan waktu sekitar tiga tahun. Dengan panjang tol hingga sekitar 30 km, perseroan memperkirakan biaya investasi yang digelontorkan untuk konstruksi mencapai Rp6 triliun hingga Rp7 triliun.

"Semua tergantung konstruksinya elevated atau di bawah, mungkin sekitar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun," tandasnya.