tirto.id - Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh KPU adalah tentang pembenahan birokrasi sebagai ujung tombak negara. Pasangan Prabowo-Sandiaga menyebutkan, untuk memperbaikinya dengan melakukan perbaikan penghasilan pegawai negeri yang saat ini tidak realistis.
Untuk memperbaiki hal tersebut, paslon ini menawarkan solusi dengan cara mengembalikan tax ratio atau rasio perpajakan dengan PDB menjadi 16 persen. Penerimaan perpajakan yang baik akan menambah pemasukan negara untuk memperbaiki kinerja aparatur negara.
"Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang berada 10 persen bahkan lebih rendah, saya akan kembalikan ke minimal 16%," kata Prabowo.
Jika solusi mensejahterakan pegawai negeri ini tidak mengubah kinerja atau bahkan tetap timbul kasus korupsi, maka mereka akan mengubah peraturan. Misalnya pegawai penting dengan gaji besar. Selain itu, KPK juga akan ditempatkan dibentuk di daerah-daerah. Terakhir, mereka akan membenahi pencatatan aset negara.
"Masalah yang saya pelajari dari banyak negara [yaitu] ada tunjangan macam-macam untuk kinerja. [Meski demikian] tetap ada ketakutan birokrat untuk masa depan mereka. Dan di situ ada sikap ragu-ragu dan tidak kuat, mendapat godaan, tawaran-tawaran dari swasta, bertindak di luar kepentingan rakyat dan kepentingan umum," ujar Prabowo.
Editor: Suhendra
