Menuju konten utama

Potensi Migrasi Dinilai Kecil meski BBM dan LPG Nonsubsidi Naik

Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, kemungkinan terjadinya migrasi sangat kecil imbas kenaikan harga BBM dan LPG nonsubsidi.

Potensi Migrasi Dinilai Kecil meski BBM dan LPG Nonsubsidi Naik
Petugas melakukan perawatan papan harga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Kamis (5/1). Terhitung 5 Januari 2017, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi naik, yakni Pertamax Rp 8.050 dari sebelumnya Rp7.750, Pertamax plus Rp8.750 dari sebelumnya Rp8.450, Pertamina Dex Rp8.400 dari sebelumnya Rp8.100, Dexlite Rp 7.200 dari sebelumnya Rp 6.900, Pertalite Rp 7.350 dari sebelumnya Rp 7.050, dan Pertamax Turbo Rp 9.050 dari sebelumnya Rp 8.750. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama/17

tirto.id - PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga sejumlah produk bahan bakar khusus (BBK) atau BBM non subsidi, Minggu (10/7/2022) kemarin. Kenaikan harga meliputi Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite serta LPG non subsidi seperti Bright Gas.

Kenaikan tersebut membuat disparitas harga semakin jauh dengan BBM dan LPG subsidi atau gas melon. Disparitas harga ini dikhawatirkan memicu terjadinya migrasi dari pengguna non subsidi menjadi subsidi.

Terkait itu, Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, kemungkinan terjadinya migrasi sangat kecil. Berdasarkan data saat ini pengguna Pertamax Turbo hanya 0,5 persen, Dexlite dan Pertamina Dex 5 persen dari total konsumsi BBM secara nasional.

Sedangkan untuk LPG NPSO sendiri konsumsi hanya 6 persen saja. Sementara 94 persen masih menggunakan LPG 3 kg subsidi.

"Karenanya kenaikan ini tidak ada berdampak signifikan terhadap inflasi dan juga migrasi. Apalagi pengguna produk ini segmented kelas menengah ke atas," ujarnya kepada Tirto, Senin (11/7/2022).

Meski tak berdampak, Mamit tetap mendorong pemerintah dan PT Pertamina untuk terus melakukan sosialisasi mengenai subsidi tepat sasaran. Setidaknya memberikan penjelasan bahwa penerima subsidi hanya untuk masyarakat yang tidak mampu.

Kedua dia juga mendorong agar program pembatasan BBM subsidi seperti saat ini harus diteruskan dan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga tidak kalah adalah perlunya reformasi subsidi dari berbasis barang ke berbasis orang harus disegerakan.

Baca juga artikel terkait HARGA LPG NON SUBSIDI NAIK atau tulisan lainnya dari Dwi Aditya Putra

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang