tirto.id - Polri diminta mengevaluasi sistem penanganan tindak pidana terorisme dan radikalisme. Hal ini terkait bom di gereja-gereja Surabaya dan kerusuhan disertai penyanderaan di Mako Brimob.
"Polri ke depan harus mengevaluasi penanganan radikalisme dan terorisme. Perlu disusun langkah-langkah sistematis dan berkelanjutan," kata Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding di Jakarta, Minggu (13/5/2018).
Menurut Abdul, sistem penanganan terorisme dan radikalisme yang dilakukan Polri seharusnya dilakukan secara berkelanjutan, sistematis, menyeluruh dan bersifat strategis.
Dia mengatakan terkait peristiwa bom di Surabaya yang terjadi pada Minggu pagi, tidak cukup mengutuk terhadap terorisme dan radikalisme.
"Namun, kita harus bergandeng tangan sebagai sebuah bangsa untuk lawan radikalisme dan terorisme dengan langkah nyata dan strategis," ujarnya.
Selain itu menurut dia, "yang tidak kalah penting adalah memotivasi rakyat bahwa kita tidak boleh takut terhadap tindakan terorisme dan radikalisme".
Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Timur menyatakan sementara ini ada delapan orang tewas akibat serangan bom pada tiga gereja di Surabaya.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera mengatakan delapan orang itu dari tiga lokasi serangan gereja di Surabaya.
"Update sementara ada delapan meninggal dunia dan 38 orang luka saat ini ada di rumah sakit termasuk korban polisi," kata Barung.
Barung menjelaskan dari delapan orang itu, empat orang tewas di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, dua orang di GKI Jalan Diponegoro, dan di GPPS Jalan Arjuno ada dua orang.
Namun update pukul 11.05 WIB, ledakan bom di tiga gereja di Surabaya pada Minggu pagi menewaskan 9 orang dan menyebabkan 40 orang luka-luka.
Jumlah korban tersebut total dari tiga lokasi terjadinya ledakan bom pagi ini di Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya, Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro, dan GPPS Jemaat Sawahan di Jalan Arjuno.
Penulis: Yantina Debora
Editor: Yantina Debora
