tirto.id - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Evita Nursanty meminta proses hukum terkait insiden kerusuhan di Papua dan Papua Barat pada pekan ini harus ditegakkan.
"Provokator kerusuhan itu harus ditemukan, juga penyebar hoaks, harus jelas duduk perkara awalnya," ujar Evita saat dihubungi reporter Tirto, Rabu (21/8/2019).
Evita pun mengaku sepakat dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang membatasi akses internet pada sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus 2019 lalu, atau saat ada aksi massa yang berujung kerusuhan di Manokwari.
Menurut Evita, penyebaran informasi hoaks di media sosial memang harus dicegah agar konflik tak meluas ke wilayah lain.
"Yang lebih saya serukan jangan terlalu cepat percaya informasi di medsos," jelasnya.
Meskipun demikian, Evita juga meminta aparat keamanan mengusut insiden penyerangan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada pekan kemarin.
Selain itu, kata dia, kinerja aparat dalam penanganan demonstrasi harus dievaluasi. Penanganan secara represif, menurut dia, sebisa mungkin harus dihindari agar tak memicu masalah lain.
"Pola pendekatan menghadapi aksi mahasiswa juga bisa kita koreksi bersama-sama dengan pendekatan yang lebih bersahabat tak harus fisik atau represif," ucapnya.
Diketahui, situasi di Papua Barat kembali memanas hari ini. Massa membakar Pasar Tumburuni, Fakfak, Papua Barat. Pada awal pekan ini, kerusuhan juga meledak di Manokwari dan Sorong.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan aparat berupaya meredam kerusuhan dan aksi massa di Fakfak.
"Ada pergerakan massa di Fakfak, diduga melakukan pembakaran di pasar dan beberapa objek vital, tapi bisa dikendalikan kepolisian dan TNI. Kami mengedepankan upaya persuasif," ujar dia di Mabes Polri, Rabu (21/8/2019).
Ia menegaskan komunikasi oleh suruh tokoh agama, tokoh masyarakat di Papua terus dilakukan untuk meredam dan mengantisipasi aksi serupa kembali terjadi.
Hari ini, lanjut Iqbal, ada 12 Satuan Setingkat Kompi (SSK) yang dikerahkan ke Papua untuk pengamanan wilayah. Mereka akan disebarkan di Sorong dan Manokwari. Sementara itu untuk Fakfak, dia berpendapat masih bisa dikendalikan oleh jajaran Polda setempat.
Kementerian Kominfo juga kembali melakukan pembatasan, yakni memperlambat akses internet di Fakfak, pada hari ini.
"Tadi ada permintaan lagi dari Polri dan melihat situasi di Fakfak. Jadi kami lakukan perlambatan atau throttling khusus untuk Fakfak sekitar pukul 09.00 WIB hari ini di beberapa titik," ujar Plt Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu kepada tirto.
"Kalau malam sudah tenang, akan kami normalkan kecuali kalau keesokan harinya ada aksi massa lagi baru kami perlambat lagi. Hari Senin dan Selasa juga begitu kan," tambah dia.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Addi M Idhom
