PM Irak Berjuang Atasi krisis Politik

tirto.id - Perdana Menteri (PM) Irak Haider al-Abadi, bersama pemimpin politik lainnya, pada Minggu, (1/5/2016) mengungkapkan akan berjuang guna mengatasi krisis politik yang terjadi di negara tersebut. Pernyataan ini dikeluarkan di tengah-tengah gelombang protes rakyat terhadap korupsi pejabat dan aksi bagi-bagi kekuasaan antarfaksi dan partai politik.

Menyikapi protes rakyat dan otoritas keagamaan Irak, PM al-Abadi menyatakan akan mencopot sejumlah pejabat dan melakukan reformasi politik dengan membentuk kabinet baru yang diisi oleh orang-orang profesional, bersih dan kredibel.

Pada Sabtu, (30/4/2016) parlemen Irak seharusnya menggelar sidang untuk memutuskan nasib para menteri yang ingin diganti al-Abadi. Namun, friksi antarfaksi di parlemen menyebabkan pertemuan tidak memenuhi kuorum, karena sebagian anggota tidak menghadiri sidang tersebut. Akhirnya, sidang ditunda minggu depan.

Kebuntuan yang terjadi itu menyebabkan gelombang aksi protes warga Irak dengan melakukan aksi unjuk rasa pada Sabtu di Zona Hijau di tepi Sungai Tigris dengan dukungan ulama Muslim Syiah Motada al-Sadr.

Menanggapi unjuk rasa itu, Abadi mengambil langkah cepat dengan menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi pada Minggu, (1/5/2016).

“Ia menyelenggarakan pertemuan dengan presiden Irak, ketua parlemen dan para pemimpin politik. Mantan PM Nuri al-Maliki, yang memimpin Partai Dawa, para wakil Sadr tidak hadir,” kata seorang politisi yang turut hadir dalam pertemuan itu, seperti dikutip Antara, Senin, (2/5/2016).

Dalam satu pernyataan yang disiarkan setelah sidang itu, Abadi mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan akan berlanjut dalam beberapa hari mendatang guna menjamin reformasi radikal dari proses politik guna mengatasi krisis politik di negara itu.

Irak selama dua tahun dililit krisis keamanan yang dipicu oleh masuknya kelompok teroris ISIS yang telah menguasai sebagian wilayah utara dan barat negara Arab itu.

(ANT)