tirto.id - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengerahkan 21.337 personel polisi untuk mengamankan rangkaian Pilkada Jawa Barat 2018. Sebab, menurut Agung, Pilkada Jabar memiliki potensi konflik yang harus diwaspadai.
Agung Budi pun menjabarkan sejumlah potensi konflik di wilayahnya. Pertama, Jawa Barat memiliki banyak ormas dan banyak buruh. "Jabar itu banyak ormas dan buruh," kata di sela-sela Apel Kasatwil 2017, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/10/2017).
Selanjutnya ada tiga juta penduduk Jabar yang diketahui tidak memiliki e-KTP.
"Potensi mobilisasi massa, misalnya Kabupaten Bogor dengan Depok. Itu dapat diindikasikan bisa memobilisasi masyarakat yang Bogor pindah ke Depok, atau sebaliknya. Karena sampai sekarang, ada tiga juta penduduk Jabar yang tidak punya e-KTP," katanya.
Selain itu di Jawa Barat juga terdapat komunitas besar penggemar sepeda motor yang terkadang dapat digerakkan oleh salah satu parpol.
Terkait sejumlah potensi konflik tersebut, pihaknya sudah bertemu dengan para pimpinan parpol untuk melakukan deklarasi pemilu damai. "Kami sudah ketemu langsung dengan para pimpinan parpol," katanya.
Selain itu pihaknya juga sudah melakukan pertemuan rutin dengan sejumlah ormas dan para pemuka agama.
Irjen Agung mengatakan, keamanan Pilkada Jabar juga akan ditambah dari TNI sebanyak 2.700 personel. "Ditambah dari Linmas," katanya.
Beberapa tahapan Pilkada yang rawan terjadi kecurangan dan gangguan keamanan adalah pada masa tenang, hari pemungutan suara, pengantaran kotak suara dan penetapan pemenang.
"Pada hari tenang biasanya ada potensi money politic. Pas pemungutan suara juga potensi (rawan), kemudian penetapan pemenang di tingkat provinsi juga kita harus kawal dan pada saat mengantar kotak suara itu juga rawan," kata Agung.
Pada 9-11 Oktober 2017 digelar Apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah. Apel yang bertema "Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya dalam Mengamankan Pilkada Serentak 2018" itu diikuti oleh 546 kasatwil yang terdiri dari 33 kapolda, 33 kepala biro operasional dan 461 kapolres sebagai peserta.
Di sela-sela acara tersebut, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebut Jawa Barat, Papua dan Kalimantan Barat sebagai daerah yang harus diwaspadai karena dinilai rawan terjadi konflik dalam pelaksanaan Pilkada 2018.
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra
