Pesawat Tempur Hawk Jatuh, DPR RI Desak Kemhan Audit Alutista TNI

Reporter: - 15 Juni 2020
Dibaca Normal 1 menit
Audit alutista TNI diperlukan untuk mengetahui sejauh mana peralatan tempur yang dimiliki dan kesesuaian dengan perkembangan zaman.
tirto.id - Komisi I Bidang Pertahanan DPR RI mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk mengaudit alat utama sistem senjata (alutsista) milik TNI setelah terjadi kecelakaan pesawat latih tempur Hawk 100/200 di Kabupaten Kampar, Riau, hari ini, Senin (15/6/2020).

Anggota Komisi I DPR RI, Willy Aditya menyebut, audit alutsista TNI penting karena bagian dari penguatan sistem pertahanan nasional.

Apalagi sebelum pesawat Hawk jatuh, alutista milik TNI AD yakni Helikopter MI-17 juga jatuh di Kendal, Jawa Tengah. Dalam kecelakaan di Kendal, lima orang meninggal.

"Hawk 100/200 ini kan sebenarnya di desain sebagai pesawat latihan tempur ringan. Kecelakaan pertama percobaan Hawk 200 tahun 1986 terjadi karena black out dan disorientasi. Memang sudah banyak pengembangannya hingga tahun 2002. Sebagai pengguna perlu memeriksa semua alutsista yang dipakai," kata Willy seperti dilansir Antara.

Dalam kecelakaan pesawat Hawk, sejauh ini belum ada informasi korban jiwa. Pilot selamat. Sedangkan kerusakan terjadi pada tiga rumah yang tertimpa pesawat.

Ia menyebut, menekankan dalam kerangka pembangunan sistem pertahanan yang komprehensif, Kemenhan perlu mengkaji kembali setiap peralatan sistem pertahanan yang digunakan Indonesia.

Menurut dia, persenjataan yang Indonesia miliki perlu disesuaikan kembali dengan pembacaan situasi perkembangan terkini ancaman pertahanan.

"Audit sistem pertahanan ini mendesak dilakukan karena tentu perkembangan ancaman pertahanan terus berubah. Peralatan dan perlengkapan yang dipakai TNI itu harus menyesuaikan dengan situasi kekinian, termasuk pesawat yang dipakai. Kejadian berturut-turut ini harus mendapat perhatian serius," ungkapnya.

Setiap tahun, anggaran pertahanan di APBN menempati salah satu yang tertinggi kendati masih harus dibagi dengan berbagai lembaga negara.

Oleh karena itu, kata dia. audit sistem pertahanan dapat menjadi dasar bagi DPR untuk menyetujui pertambahan anggaran untuk penyediaan alutsista.

"Saya rasa DPR akan menyetujui penambahan anggaran alutsista jika audit komprehensif dilakukan termasuk hasil investigasi terhadap sejumlah kecelakaan alutsista. Jadi anggaran yang dikeluarkan itu akan punya dasar yang kuat," ucapnya.


Baca juga artikel terkait PESAWAT TNI AU atau tulisan menarik lainnya
(tirto.id - Politik)

Sumber: Antara
Editor: Zakki Amali
DarkLight