tirto.id - Pengamat politik Universitas Paramadina Hendro Satrio mempertanyakan persyaratan “tidak tercela” calon ketua umum pada gelaran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Pasalnya, parameter syarat tersebut tidak jelas dan terkesan normatif.
Hal tersebut diungkapkan Hendro menyusul ada salah satu kandidat yang terganjal masalah, seperti kasus “papa minta saham,” Panama Papers dan lain sebagainya, namun masih bisa memiliki surat rekomendasi tidak tercela.
“Semua calon ketua umum sudah pegang surat tidak tercela ini tanda tanya. Kesannya jadi normatif karena parameter tidak jelas, kapan mereka tidak melakukan cela, satu bulan ke belakang atau satu tahun ke belakang,” kata dia, di Jakarta, Selasa (10/5/2016).
Padahal, lanjut Hendro, Munaslub Golkar merupakan momen perbaikan partai berlambang pohon beringin tersebut terkait berbagai kasus yang menjerat kader partai itu. “Padahal ini momen perbaikan partai Golkar," ujarnya.
Hendro mengingatkan Munaslub harus menjadi ajang rekonsiliasi dan perbaikan partai Golkar ke depan. Namun Hendro menilai ada upaya untuk tidak mematuhi komitmen tersebut, misalnya sejak awal panitia mau memenangkan salah satu calon seperti mahar dan waktu pelaksanaan yang maju terus.
"Pak Aburizal (Aburizal Bakrie) sudah legowo dan punya komitem itu. Ini momentum memperbaiki citra Golkar," katanya.
Hendro menyesalkan dengan kabar bahwa adanya upaya mengumpulkan DPD I dan DPD II Golkar yang merupakan pemilik suara dalam Munaslub pada Senin (9/52016) malam secara diam-diam di sebuah hotel di Jakarta oleh salah satu kandidat.
Menurut dia, Komite Etik harus segera memberi peringatan, karena semua jadwal sudah diatur oleh panitia dan Golkar harus dipimpin oleh sosok yang tidak tercela. “Caketum bermasalah hanya akan menguntungkan lawan politik lain," ujarnya.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
