tirto.id - Dukungan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga dua periode ternyata tidak bulat. Sejumlah pengurus ICMI mengkritisi dukungan yang disampaikan ketua umum mereka Jimly Asshiddiqie di Istana Kepresidenan Bogor akhir pekan lalu itu.
“Itu bukan sikap politik sebagai organisasi karena belum pernah dirapatkan sebelumnya,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Pengurus Pusat ICMI Ahmad Riza Patria kepada Tirto, Senin (11/12).
Riza mengatakan internal ICMI tidak pernah membahas soal dukung-mendukung politik kepada partai maupun calon presiden di Pemilu 2019. Padahal mestinya sikap politik organisasi mesti lebih dahulu dibahas dan diputuskan pengurus ICMI sebelum disampaikan ke publik. “Termasuk mendukung Pak Jokowi,” ujar politikus Partai Gerindra ini.
ICMI menurut Riza tidak boleh diseret-seret ke ranah politik praktis semisal dengan mendukung salah satu calon presiden maupun partai politik. Hal ini karena pengurus dan anggota ICMI memiliki beragam latar belakang politik. Ia berharap pernyataan Jimly lebih mengarah pada upaya menjaga kesinambungan program pemimpin.
“Supaya apa yang dicitakan, kampanyekan, diharapkan, bisa dituntaskan dalam dua periode. Itu sah-sah saja sampai situ,” katanya.
Ketua Pengembangan Ekonomi Nasional ICMI Didik J. Rachbini menilai pidato Jimly patut dikoreksi karena menurut mantan ketua DPP PAN ini ICMI bukan merupakan organisasi yang bergerak di bidang politik. “Tidak sepatutnya bertindak politik seperti menyuarakan dukungan politik. Tindakan tersebut perlu dikoreksi,” kata Didik dalam pesan singkat kepada Tirto.
Sekretaris Jendral Pengurus Pusat ICMI Mohamad Jafar Hafsah mengatakan pidato Jimly tidak akan berpengaruh terhadap keterpilihan Jokowi di Pemilu 2019. Hal ini karena menurutnya ICMI bukan merupakan organisasi politik yang memiliki basis pendukung di akar rumput. “Jokowi dapat dukungan 1.000 organisasi profesi, tidak ada massanya,” ujar Jafar.
Jafar menilai apa yang disampaikan Jimly sebatas untuk menghormati Jokowi selaku tuan rumah acara. Ia mengatakan ICMI tidak akan mempersoalkan jika ada pengurus atau anggotanya yang berbeda pandangan dengan Jimly. “Boleh, kalau ada berbeda pandangan,” kata mantan politikus Partai Demokrat ini.
Peneliti politik Islam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan ICMI merupakan nonpartisan. Ia menilai pernyataan Jimly sebagai tanda disorientasi organisasi ICMI.
“ICMI itu organisasi nonpartisan lho, independen, harusnya tidak boleh sampai seperti itu kalau dilihat dari pembentukan dan orientasi sejarahnya,” ujarnya.
“Ini sekarang kan sama saja mengalami disorientasi.”
Wasisto mengatakan ICMI dibentuk oleh para cendikiawan Muslim dengan cita-cita membentuk masyarakat Islam madani (beradab). Namun setelah reformasi ia melihat belum ada gagasan baru dan besar yang dilahirkan ICMI. Ia menduga dukungan Jimly terhadap Jokowi untuk melawan tren oposisi di kalangan sejumlah kelompok agama.
“Itu yang kemudian ditangkap secara politik bahwa kami di belakang negara, mendukung pemerintahan yang sah,” ujarnya.
Dalam pidato pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Jumat (8/12) Jimly terang-terangan menyatakan organisasi yang dipimpinnya tidak perlu ragu mendukung pemerintahan Jokowi selama sepuluh tahun. Hal ini menurutnya karena pembangunan sebuah bangsa membutuh proses yang panjang sehingga membutuhkan kesinambungan kekuasaan. Ia juga memastikan pernyataannya itu tidak bersifat pribadi melainkan sikap resmi ketua umum ICMI.
