Perang Dagang AS-Cina Mereda, tapi Indonesia Belum Aman

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 2 Juli 2019
Dibaca Normal 2 menit
Ekonom Indef Bhima Yudhistira meminta agar pemerintah Indonesia tak terlena. Sebab, mereda perang dagang antara AS-Cina hanya bersifat sementara.
tirto.id - Kesepakatan Amerika Serikat (AS)-Cina pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Jepang menunjukkan adanya tanda-tanda perang dagang mereda. Presiden AS Donald Trump misalnya memutuskan sementara tak menaikkan tarif tambahan bagi produk impor dari Cina yang potensi nilainya mencapai 300 miliar dolar AS.

Meskipun tak langsung menghapus tarif yang sudah dikenakan, Trump membuka peluang agar AS-Cina melakukan negosiasi. Kuatnya nuansa gencatan senjata ini pun juga didukung dengan keputusan Trump membolehkan perusahaan telekomunikasi Cina, Huawei membeli produk dari AS lagi.

Namun demikian, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira meminta agar pemerintah Indonesia tak terlena. Sebab, meredanya tensi antara AS-Cina ini sifatnya sementara. Ia memperkirakan eskalasinya masih akan berlanjut sampai 2020.

Bhima pun memperkirakan kinerja ekspor Indonesia masih akan mengalami tekanan. Alasannya, kata dia, usai KTT G-20, AS masih belum menunjukkan tanda-tanda mengalah dengan menurunkan tarif bea masuk produk Cina. Bahkan masih bisa disebut alot.

Akibat kondisi ini, Bhima yakin perdagangan kedua negara belum akan selancar dulu sehingga permintaan bahan baku manufaktur AS dan Cina akan tertahan. Imbasnya, negara seperti Indonesia masih mengalami perlambatan pada ekspornya.

“Selama tarif bea masuk belum turun signifikan, permintaan bahan baku dan komoditas dari Indonesia untuk manufaktur AS dan Cina akan menurun,” kata Bhima saat dihubungi reporter Tirto, Senin (1/7/2019).

Karena eskalasinya masih dapat berlanjut, kata Bhima, Indonesia masih akan dibayangi dengan bahaya melebarnya defisit neraca perdagangan sampai akhir 2019. Jumlahnya ditaksir akan mencapai 10 miliar dolar AS, lebih tinggi dari 2018 yang bernilai 8,5 miliar dolar AS.

“Dampaknya kinerja ekspor masih akan tertekan sampai akhir tahun 2019. Defisit perdagangan diperkirakan menembus 10 miliar dolar AS,” ucap Bhima.


Kekhawatiran Bhima tentang perang dagang juga ditangkap oleh Bank Dunia. Akibat risiko eskalasi ketegangan perdagangan global, Bank Dunia pun memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,1 persen pada 2019 dan 5,2 persen di 2020. Padahal, pada September 2018, proyeksi pada 2019 dan 2020 masih 0,1 persen lebih tinggi.

Meskipun Bank Dunia mencatat adanya kenaikan konsumsi pemerintah dan masyarakat akhir-akhir ini, tapi hal itu hanya cukup untuk mempertahankan ekonomi menjadi stabil. Kondisi masih diperburuk dengan capaian investasi Indonesia yang jatuh dari tingkat tertingginya selama beberapa tahun terakhir.

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal. Ia menilai ketegangan perang dagang AS-Cina yang mereda hanya bersifat sementara. Sehingga, kata dia, tekanan pada pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan dunia masih jauh dari reda.

Karena itu, kata Faisal, pemerintah harus mengantisipasi adanya pelemahan ekspor Indonesia menyusul banyaknya pintu impor negara tetangga yang tertutup akibat perlambatan ini. Paling tidak, kata Faisal, Indonesia mesti menahan laju impor.

Sebab, kata Faisal, impor Indonesia kerap kali tak ikut melambat saat kinerja ekspor sedang buruk, padahal dampaknya bisa memperburuk neraca perdagangan.

“Kalau masalah AS-Cina bikin perdagangan dunia melambat, impor melambat. Tapi masalahnya kita pelemahan sisi ekspornya lebih tajam dari pelemahan impor karena belum mampu kontrol,” ucap Faisal saat dihubungi reporter Tirto.



Di sisi lain, kata Faisal, berlanjutnya perang dagang ini perlu disikapi Indonesia dengan lebih giat memanfaatkan tren perpindahan industri dari Cina ke negara ASEAN. Meskipun sejumlah industri memang lebih banyak berpindah ke Vietnam, Faisal yakin masih ada porsi industri yang bisa diambil Indonesia.

“Tinggal sejauh mana kita mampu memperbaiki iklim usaha manufaktur kita supaya ada relokasi. Pemerintah harus bisa fokuskan masuk investasi manufaktur bukan investasi umum,” ucap Faisal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga menyadari bahaya ini. Pasalnya, KTT G-20 memang sepakat untuk segera mengakhiri perang dagang, tetapi masalahnya tak ada langkah dan bagaimana cara untuk mengakhirinya.

Akibatnya, masih ada ketidakpastian yang besar karena hasil KTT G-20 di Osaka, Jepang ternyata belum banyak membuahkan jalan keluar bagi perang dagang AS-Cina. Padahal, International Monetary Fund (IMF) sudah lama memperingatkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi 2019 dari 3,5 persen akan menurun menjadi 3,1 persen karena dampak eskalasi ini.

"Semua sepakat perlu upaya mengurangi ketegangan perdagangan internasional, namun belum ada kesepakatan bagaimana caranya," kata Sri Mulyani ketika bersama Menlu Retno Marsudi di Osaka, Jepang, Jumat (28/6/2019) seperti dikutip Antara.

Baca juga artikel terkait PERANG DAGANG CINA-AS atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
DarkLight