tirto.id - DPR RI telah resmi sahkan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rapat paripurna DPR RI di Senayan Jakarta Pusat, Selasa 3 Oktober 2023.
Pengesahan itu dilakukan setelah mendapatkan persetujuan delapan dari sembilan fraksi DPR RI yang terdiri dari PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sufmi Dasco menjelaskan fraksi PKS menyetujui namun dengan catatan tambahan.
"Sedangkan Fraksi PKS menyetujui dengan catatan atas RUU tentang Perubahan Atas UU 5/2014 tentang ASN untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi UU," kata Dasco di ruang rapat.
Salah satu tujuan pengesahan dari RUU ASN menjadi UU adalah untuk memudahkan mobilitas talenta ASN yang selama ini tidak tersebar dengan merata.
“Kemudahan ini kita dedikasikan untuk mengatasi kesenjangan talenta yang selama ini sebagian masih terpusat di kota-kota besar saja. Mobilitas talenta akan berorientasi ‘Indonesia-Sentris’ sehingga dukungan keberadaan ASN, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), akan turut mendukung pemerataan pembangunan ekonomi nasional,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dikutip laman PANRB.
Selain itu, Abdullah Azwar Anas juga menerangkan bahwa regulasi terbaru itu juga akan menjadi payung hukum bagi ASN agar terhindar dari PHK masal yang telah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo sebelumnya.
“Ada lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak lagi bekerja November 2023. Disahkannya RUU ini memastikan semuanya aman dan tetap bekerja. Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja,” katanya.
Poin Penting dalam UU ASN 2023 dan Penjelasannya
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni menjelaskan revisi UU ASN dilakukan untuk memperkuat kemampuan ASN, agar mereka bisa semakin kompetitif, lincah, dan dinamis untuk menjawab tantangan zaman.
UU anyar ini juga akan membahas penetapan kebutuhan ASN yang menjadi permasalahan yang berlarut. Tenaga non-ASN saat ini jumlahnya membengkak hingga 2,3 juta orang, dari proyeksi sebelumnya yang hanya tinggal sekitar 400 ribu orang. Pembengkakan jumlah tenaga non-ASN atau honorer tersebut terutama di pemerintah daerah.
Kemudian, regulasi terbaru ini memuat Kesejahteraan PNS dan PPPK digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. PPPK diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema defined contribution.
UU ASN 2023 menurut Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni secara garis besar memuat tujuh poin penting, yang meliputi:
- Penguatan sistem merit;
- Penetapan kebutuhan ASN;
- Kesejahteraan ASN;
- Penyesuaian ASN sebagai dampak perampingan organisasi;
- Penataan tenaga honorer;
- Digitalisasi manajemen ASN;
- ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Link PDF RUU atas Perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
Penulis: Balqis Fallahnda
Editor: Dipna Videlia Putsanra
