Menuju konten utama

Penerimaan CASN Papua Diundur Hingga Pemilu 2019 Selesai

Sejumlah kabupaten/kota di Papua mengusulkan untuk menunda penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) formasi umum 2018 hingga pelaksanaan Pemilu 2019 selesai.

Penerimaan CASN Papua Diundur Hingga Pemilu 2019 Selesai
Sejumlah peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem Computer Assited Tes (CAT) CPNS secara serantak di Gedung Serbaguna Balai Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (8/12/2018). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/hp.

tirto.id -

Penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) formasi umum 2018 di sejumlah kabupaten/kota di Papua diundur hingga pelaksanaan Pemilu 2019 selesai.

Wakil Bupati Puncak Pelinus Ballinal, di Jayapura, Jumat (8/3/2019), mengatakan hendaknya penerimaan CASN formasi umum 2018 digelar usai pemilu legislatif dan pemilu presiden, 17 April 2019.

"Kami minta penerimaan dibuka pada Mei setelah pemilu, karena daerah ini rawan konflik sehingga dikhawatirkan pemilihan yang merupakan agenda nasional akan terganggu jika digelar bersamaan waktunya," katanya.

Menurut Pelinus, pihaknya siap menyelenggarakan penerimaan CASN, terkait kuota yang telah ditetapkan 80 persen Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen non-OAP, untuk daerahnya.

Ia menambahkan bahwa 20 persen non-OAP yang akan diterima hanyalah tenaga kesehatan dan guru.

"Karena kuota masing-masing kabupaten sudah dibagi, maka untuk Kabupaten Puncak, kami tidak menerima pendaftar OAP dari kabupaten lain sebab kami prioritaskan untuk putra asli setempat," ujarnya.

Senada dengan Pelinus Ballinal, Sekda Kabupaten Paniai Amaties Tatobo mengatakan kawasan Meepago para bupatinya telah bertemu dan sepakat untuk melaksanakan pendaftaran pada Mei.

"Untuk usulan ini nanti surat laporannya dibuat resmi oleh pimpinan bupati wilayah Meepago yakni Bupati Nabire, Izaias Douw kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Kemenpan RB," katanya.

Sementara itu, Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Elysa Auri, mengatakan masing-masing sekda harus mengetahui perkembangan di daerahnya masing-masing sehingga rapat itu penting, karena jangan sampai penerimaan akan mengganggu pelaksanaan pileg dan pilpres.

"Jadi ada mekanisme tahapan yang ditentukan sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten/kota," katanya.

Baca juga artikel terkait PAPUA

tirto.id - Sosial budaya
Sumber: Antara
Penulis: Maya Saputri
Editor: Yantina Debora