tirto.id - Sebanyak 124 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) diusulkan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepulauan Riau ke KemenPAN-RB.
"Formasi 124 CPNS dan PPPK itu sudah kami ajukan ke KemenPAN-RB bulan kemarin," ungkap Firdaus di Tanjungpinang, Rabu (21/8/2019) sebagaimana diwartakan Antara.
Pengajuan ini merupakan tindak lanjut setelah Pemerintah Republik Indonesia kembali membuka lowongan CPNS dan PPPK tahun 2019. Menurut Firdaus, penerimaan CPNS dan PPPK ini nantinya akan disesuaikan dengan pembagian kuota 70 persen untuk CPNS dan 30 persen untuk PPPK.
Oleh karena itu dia mengharapkan, agar kuota yang telah diajukan Pemprov Kepri tersebut dapat disetujui oleh pemerintah pusat.
"Tetapi kembali lagi, kuota yang akan diterima itu tetap diputuskan oleh kementerian," tegas Firdaus.
Ia juga menjelaskan, penerimaan CPNS dan PPPK di lingkungan pemerintah Pemprov Kepri untuk mengisi kekurangan tenaga kesehatan, pendidikan, dan teknis seperti IT dan sebagainya.
"Karena kan pemerintahan baru, presiden dilantik Oktober 2019, mulainya setelah pelantikan presiden," ucap Bima kepada wartawan saat ditemui di Hotel Westin pada Rabu (21/8/2019).
Bima mengatakan, awalnya pembukaan lowongan dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2019. Namun, rencana itu tidak dapat dilaksanakan karena harus menunggu pelantikan kabinet baru termasuk penentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) yang baru.
Ia memperkirakan pembukaan lowongan akan mundur setidaknya 10 hari. Sebab, menteri di berbagai instansi baru dapat bekerja efektif 1 minggu setelah dilantik.
"Pelantikan (presiden) tanggal 20 Oktober 2019 ya pasti mundurlah. Demisioner belum ada menteri sepekan. Baru saya akan melayangkan (pembukaan lowongan) tanggal 27 Oktober 2019. Saya akan tunggu itu," ucap Bima.
Bima menjelaskan pembukaan lowongan CPNS 2019 sudah masuk dalam APBN. Meskipun saat ini masih menunggu pelantikan, ia memastikan berbagai proses sudah dipersiapkan seawal mungkin.
Bima mengatakan pembukaan lowongan CPNS ini sebenarnya masih harus menunggu keputusan menteri PAN RB periode 2019-2024.
Dengan demikian, jika sang menteri berkehendak lain, maka pembukaan lowongan bisa saja mundur di luar Oktober 2019. Namun, ia berharap bahwa pembukaan lowongan tak sampai lewat tahun anggaran.
"Mudah-mudahan enggak ada. Kalau lewat ya enggak masalah juga," ucap Bima.
Editor: Agung DH
