tirto.id - Persoalan menyangkut ribuan karyawan PT Freeport Indonesia yang terkena pemutusan tenaga kerja (PHK) tampaknya sudah tidak dapat ditangani oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timika, Provinsi Papua. Pemerintah Daerah di Timika pun menyerahkan persoalan ini kepada pemerintah pusat.
"Kami di sini tidak bisa selesaikan persoalan ini. Kami serahkan persoalan ini kepada pemerintah pusat. Pemda angkat tangan," kata Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, di Timika, Minggu (11/6/2017) seperti dikutip dari Antara.
Eltinus Omaleng melanjutkan, pemerintah pusat memang seharusnya yang menanggung masalah ketenakerjaan yang terjadi di Mimika saat ini. Di sisi lain, Pemkab Timika sudah berusaha semaksimal mungkin namun belum juga membuahkan hasil positif.
"Sejak persoalan karyawan Freeport di Mimika kami sudah lakukan berbagai hal, termasuk memfasilitasi antara manajemen dan perwakilan karyawan untuk duduk bersama dan membicarakan hal ini namun tidak ada kesepakatan dari hasil pertemuan itu bahkan sampai ke pusat," ucap Eltinus Omaleng.
Ditambahkan oleh Bupati, pihaknya telah berulang kali mengimbau agar karyawan yang melakukan aksi mogok kerja agar menanggapi panggilan manajemen Freeport untuk kembali bekerja. Namun hal tersebut tidak digubris, justru karyawan memilih melanjutkan aksi mogok kerjanya.
Hingga saat ini, setidaknya ada 2.800 karyawan yang telah dirumahkan oleh PT Freeport Indonesia sejak terjadinya polemik dengan pemerintah pusat. Sekali lagi, Eltinus Omaleng berharap pemerintah pusat segera turun tangan untuk mengatasi persoalan ini.
"Kalau saya bilang Freeport harus terima ribuan karyawan ini untuk kembali bekerja itu sia-sia. Termasuk aksi demonstrasi karyawan beberapa waktu lalu di Kantor Bupati Mimika juga adalah hal yang sia-sia," tukas Bupati Timika.
Penulis: Iswara N Raditya
Editor: Iswara N Raditya
