tirto.id - Gerakan #BersihkanIndonesia mendesak pemerintah untuk mengaudit sistem kelistrikan Indonesia. Desakan ini sebagaii respons terhadap padamnya listrik selama lebih dari 10 jam di Jabodetabek, Jawa Barat hingga sebagian daerah lain di Jawa pada Minggu (4/8/2019) siang lalu.
Kasus mati listrik ini memang bukan yang pertama kali terjadi, kejadian serupa pernah tercatat juga pada tahun 2002, 2005 dan 2008. Hal ini diyakini menjadi krusial karena kegagalan sistem yang sempat terjadi nyatanya kembali terulang.
“Berulangnya kegagalan transmisi ini harus menjadi panggilan peringatan atas kenyataan akan buruknya sistem kelistrikan kita,” kata Grita Anindarini, Juru bicara #BersihkanIndonesia dari Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) dalam keterangan tertulis yang diterima reporter Tirto pada Rabu (7/8/2019).
#BersihkanIndonesia meminta pemerintah serius melakukan investigasi menyeluruh secara independen atas gagalnya PLN dalam memberikan layanan listrik. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk mengumumkan hasil investigasi tersebut secara terbuka kepada masyarakat yang terdampak.
“Kini kebutuhan untuk memperbaiki situasi dengan melakukan audit sistem, keterbukaan data, dan perbaikan tata kelola menjadi semakin mendesak,” ucap Grita.
#BersihkanIndonesia juga menyoroti adanya kemungkinan bahwa teknologi kelistrikan Indonesia sudah kurang efisien. Sebab, pada Senin (5/8/2019) lalu, PLN mengaku membutuhkan waktu beberapa hari untuk memulihkan masalah ini. Untuk itu, Grita pun mendesak pemerintah untuk beralih ke energi bersih yang terdesentralisasi berbasis potensi sumber energi lokal yang terbarukan.
“Kejadian listrik padam kemarin juga memunculkan kekhawatiran soal keusangan teknologi yang kini terpasang. Harus ada inventarisasi secara terbuka soal teknologi usang yang mungkin masih terpasang padahal tidak lagi efisien dan justru berisiko tinggi,” ujar Iqbal Damanik, Juru bicara #BersihkanIndonesia dari Auriga.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Alexander Haryanto
