Pemerintah Berkoordinasi untuk Mestabilkan Perekonomian Nasional

tirto.id - Pemerintah tengah bersiaga menstabilkan perekonomian nasional dalam rangka menghadapi tantangan ekonomi global mutakhir yakni persoalan stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi, defisit fiskal, dan transaksi keuangan.

Untuk menjawab tantangan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), melakukan koordinasi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Menteri Darmin menyampaikan bahwa dinamika ekonomi global sangatlah cepat. Lantaran itu pemerintah perlu melakukan kewaspadaan dan koordinasi, serta harus siap mengambil kebijakan yang diperlukan dengan memperhatikan stabilitas ekonomi dan keberlangsungan pembangunan dalam negeri.

"Sejak minggu lalu kami telah melakukan pembahasan dan rapat koordinasi untuk mencermati dan tentu saja mempererat koordinasi. Dan masing-masing kemudian merancang dan melaksanakan langkah implementasi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kita," kata Darmin.

Ia mengungkapkan bahwa dalam jangka pendek, fokus koordinasi kebijakan diprioritaskan untuk mengatasi persoalan stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi, defisit fiskal, dan transaksi keuangan.

"Sekaligus tentu saja membalikkan arah yang mulai terjadi satu dua bulan terakhir, transaksi perdagangan yang mulai negatif. Kami perlu mendorongnya menjadi positif dalam waktu yang tidak lama," ujar Darmin.

Koordinasi pemangku kebijakan keuangan Indonesia itu, kata Darmin, ditempuh melalui penguatan bauran kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, kebijakan fiskal oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, penguatan pengawasan lembaga keuangan oleh OJK, dan tentu saja menjaga dan mempersiapkan langkah yang perlu diambil mengenai simpanan nasabah perbankan dilakukan oleh LPS.

Lalu, ketersediaan bahan pokok strategis, perkembangan sektor riil pada umumnya, dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga terkait.

"Sementara itu, implementasi kebijakan reformasi struktural di sektor riil terus dipercepat, seperti peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah," ungkap Darmin.

Darmin menyebutkan bahwa sementara ini kondisi perekonomian Indonesia secara umum adalah baik dan kuat. Tekanan pada stabilitas khususnya pada nilai tukar rupiah saat ini lebih berasal dari meningkatnya ketetapan likuiditas dan risiko ekonomi global, karena inisiatif dan perubahan-perubahan kebijakan di Amerika Serikat (AS).