tirto.id -
"Itu belum diambil oleh pemerintah karena lockdown itu artinya membatasi satu wilayah atau daerah dan itu memiliki implikasi ekonomi implikasi sosial dan keamanan. Maka kebijakan itu belum di bisa diambil pada saat ini," kata Wiku di kantor BNPB, Jakarta, Rabu (18/3/2020).
Wiku kembali menekankan bahwa social distancing merupakan hal paling efektif dalam penanganan Covid-19. Ia mengingatkan kalau ada orang yang bekerja dengan konsep upah harian. Oleh karena itu, pemerintah tidak ingin permasalahan ekonomi masyarakat terganggu akibat lockdown.
"Dengan lockdown orang berada di rumah semua maka aktivitas ekonominya akan sulit untuk berjalan dan itu secara ekonomi berbahaya. Maka kita belum masuk ke dalam situasi dan kebijakan seperti itu," kata Wiku.
Sebelumnya, santer kabar sejumlah daerah akan menerapkan kebijakan lockdown dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Namun, Presiden Jokowi menekankan bahwa kepala daerah tidak bisa menerapkan konsep lockdown dalam penanganan Virus Corona (Covid-19). Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam penyampaian keterangan pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020).
Jokowi mengatakan, pemerintah tidak akan mengambil opsi lockdown. Pemerintah pusat lebih mengedepankan cara menjaga jarak dan mengurangi kerumunan massa. Sebab, kerumunan massa bisa membawa risiko lebih besar dalam penyebaran Covid-19.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
