Pemerintah Anggarkan Rp 100 Miliar untuk Rehabilitasi Papua

tirto.id - Pemerintah menganggarkan Rp100 miliar sebagai biaya khusus untuk rekonstruksi gedung-gedung pemerintah yang rusak di Papua.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, uang Rp 100 miliar akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berfokus untuk merehabilitasi fasilitas publik yang rusak pasca aksi anarkis beberapa waktu lalu.

"Kami datang ke Jayapura untuk melihat langsung kerusakan kejadian demo kemarin. Mudah mudahan kalau sudah di inventarisasi dan diidentifikasi bisa cepat ditangani," kata dia, Selasa (3/9/2019) malam.

Saat ini, pemerintah tengah mendata gedung-gedung pemerintah yang rusak. Saat ini, pemerintah mencatat Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Kantor Bea Cukai Jayapura , Kantor Gra Pari Telkomsel, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Kantor Perum LKBN Antara dan Lapas Kelas II Abepura, Jayapura rusak akibat konflik di Papua.

Dalam pantauan Menteri PUPR, Gedung Bea Cukai mengalami kerusakan bagian depan bangunan terlihat kaca dalam keadaan pecah, dinding serta kusen jendela dan pintu bangunan hangus terbakar.

"Kondisi Kantor Majelis Rakyat Papua, seluruh bangunannya habis terbakar hanya tersisa dinding – dinding yang juga kondisinya sudah terkelupas. Kondisi Gedung tersebut rusak berat," kata dia.

Sementara itu, Kantor KPU Papua juga dalam keadaan rusak berat. Bagian depan bangunan jendela, kaca, plafon habis terbakar.

Di sisi lain, bangunan bengkel workshop bagi para penghuni lapas yang berada di dalam lapas Kelas II Abepura seluruh bangunan habis terbakar hanya tersisa dinding – dinding yang juga kondisinya sudah terkelupas . Kondisi bangunan dalam keadaan rusak berat.

Selain bangunan milik Pemerintah, Basuki juga meninjau sekitar 200an kios-kios dan rumah penduduk yang mengalami kerusakan akibat peristiwa tersebut.

Sementara itu, untuk perbaikan kios dan rumah penduduk yang rusak, pemerintah akan menggunakan dana stimulan yang berasal dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Presiden. Kini, pemerintah telah menurunkan tim untuk mulai memperbaiki Papua.

"Saya minta untuk yang datang [tim rekonstruksi PUPR] untuk segera melakukan pembersihan puing-puing agar masyarakat tidak menyimpan trauma dan dapat segera kembali beraktivitas seperti biasa," terangnya.