tirto.id - Pemerintah mengalihkan sejumlah besar anggaran kesehatan untuk mengisi pos anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke pos lainnya untuk mencapai penyerapan 100 persen di akhir tahun. Jumlahnya mencapai Rp3,53 triliun sebagai perkiraan jumlah anggaran kesehatan yang tak akan terserap di akhir 2020.
“Perkiraan penyerapan anggaran kesehatan 96 persen. Jadi hampir Rp84 triliun,” ucap Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede dalam diskusi virtual bertajuk, “Arah Kebijakan Pemerintah: Keseimbangan Antara Kesehatan dan Ekonomi”, Rabu (23/9/2020).
Raden mengatakan pengalihan ini bukan satu-satunya. Pada pos sektoral pemda, pemerintah akan mengalihkan juga Rp34,57 triliun dan pos pembiayaan korporasi sebanyak Rp4,55 triliun.
Keduanya disebabkan realisasi anggaran sampai akhir tahun yang akan mentok di angka Rp71,54 triliun dari pagu Rp106,11 triliun untuk sektoral pemda dan Rp49,05 triliun dari pagu Rp53,6 triliun untuk pembiayaan korporasi.
Pengalihan ini akan diarahkan pada 2 pos utama. Dalam hal ini, perlindungan sosial yang membutuhkan tambahan anggaran Rp38,11 triliun dan dukungan UMKM yang memerlukan tambahan anggaran Rp4,59 triliun.
Anggaran perlindungan sosial kemudian menjadi Rp242,01 triliun atau setara realisasi 119 persen dari pagu Rp203,9 triliun. Anggaran dukungan UMKM menjadi Rp128,05 triliun atau setara 104 persen dari pagu awal Rp123,46 triliun.
Rincian sasaran program dari hasil pengalihan anggaran kesehatan, sektoral dan pembiayaan korporasi akan diarahkan pada sejumlah program. Antara lain, subsidi gaji, subsidi gaji guru honorer, subsidi kuota internet, perpanjangan diskon listrik, dan tambahan dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi UMKM (LPDB-KUKM). Terakhir bantuan presiden produktif berupa hibah Rp2,4 juta bagi pelaku usaha UMKM.
“Program lama sudah berjalan baik. Ada tambahan bansos produktif menambah cakupan dari rumah tangga kelas menengah ke bawah,” ucap Raden.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
