tirto.id - Pembebasan lahan untuk proyek kereta api Bandara Soekarno-Hatta terus dipercepat untuk memenuhi target yang dipatok Presiden Joko Widodo. Saat kunjungannya ke proyek tersebut, di tengah situasi demonstrasi 4 November, pada Jumat (4/11) Presiden berharap pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang mengintegrasi bandara dan stasiun kereta itu sudah kelar akhir tahun 2016 ini.
Menanggapi persoalan itu Wali Kota (Walkot) Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan hingga saat ini pembebasan lahan sudah mencapai 80 persen. Sementara sejumlah lahan yang belum selesai dibebaskan dalam proses verifikasi berkas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Pemkot Tangerang akan mempercepat agar proses pembebasan lahan yang sisa sedikit lagi bisa selesai," katanya seperti dikutip Antara, Senin (7/11/2016).
Jumlah bidang yang diperlukan untuk pembangunan jalur KA Bandara Soekarno-Hatta adalah 815 bidang dengan luas 36 hektare meliputi lima kecamatan dan delapan kelurahan di Kota Tangerang.
Sementara itu, Kepala Daops 1 PT KAI Apriyono di Tangerang pada Senin (30/10) menyampaikan Pembebasan lahan di wilayah Kota Tangerang, Banten, untuk pembangunan jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta baru mencapai 32,8 persen.
"Kita sudah ganti rugi 223 bidang milik warga. Sehingga proses pembebasan lahan sudah sampai 32,8 persen," ujarnya.
Ia mengatakan, sisa bidang warga yang belum dibebaskan saat ini masih proses verifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Walaupun demikian, ada enam persen dengan total 104 bidang milik warga yang keberatan dan saat ini dalam proses kasasi di pengadilan.
"Intinya warga mendukung proses pembebasan hanya nilainya saja belum sepakat," ujarnya.
Ia mengatakan, proses pembebasan lahan itu ditargetkan selesai cepat waktu sehingga pembangunan rel kereta dapat segera dilaksanakan.
Kepala BPN Kota Tangerang Himsar menjelaskan sebagian warga yang sebelumnya menolak proses pembebasan kini sudah sepakat dan hanya beberapa lagi dalam sengketa. Tetapi pihaknya akan tetap melakukan verifikasi secara menyeluruh agar tidak ada masalah di kemudian hari.
Beberapa hambatan dalam pembayaran antara lain karena ada lahan karena berkas suratnya ada di Bank serta kecocokan data diri dan kepemilikan lahan.
"Untuk lahan yang masih ada masalah dari segi administrasi, kita akan verifikasi ulang agar tidak masalah nantinya," jelasnya seperti dilaporkan Antara.
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH
