tirto.id -
Ia pun berharap kubu Prabowo menyampaikan klaim kemenangan disertai data rekapan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan kerancuan di masyarakat.
"Maka itu bagian dari provokasi yang bisa berdampak pada rusaknya upaya membangun kepercayaan pada sistem demokrasi," ujarnya saat di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).
Sehingga Hasto menyarankan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) agar membuka data secara lengkap dari tingkat kecamatan hingga nasional.
Ia menyayangkan bila data yang digunakan kubu Prabowo hanya parsial atau sebagian saja.
"Membuka ruang hitung yang terintegrasi di tingkat provinsi dan kota. PDIP perkuat transparansi dan akuntabilitas suara rakyat harus dihormati dan tidak boleh diklaim pihak mana pun tanpa didukung data," pungkasnya.
Sekertaris Tim Kampanye Nasional (TKN) itu pun berharap masyarakat menghargai perhitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Ia mengimbau masyarakat tidak mudah termakan hoaks yang menjurus pada upaya mendelegitimasi pemilu.
"Kami dorong sistem ini, KPU sebagai penyelenggara. Bila ada kesalahan kode etik ada DKPP, dan ada Bawaslu. Kalau enggak puas, ada kecurangan, sesuai hukum maka laporkan," ucapnya.
Sebelumnya, Juru bicara BPN Andre Rosiade mengklaim Prabowo-Sandi memperoleh kemenangan sebesar 62 persen lewat hasil hitungan internal pihaknya.
"Ya seperti yang dikatakan Pak Prabowo, masih unggul 62 persen. Kalau memang benar [real count internal TKN], nanti kita cek bersama C1 nya," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
