tirto.id - Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, meminta Gubernur Anies Baswedan meniru sistem penanganan banjir era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia mengklaim pada era Ahok banjir lebih dapat diatasi.
"Jumlah titik rawan banjir turun dari 480 titik menjadi 80 titik, hanya dalam waktu penanganan selama satu tahun," kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis (2/1/2020).
Pernyataan bahwa "daerah rawan banjir tinggal 80 titik" diklaim Ahok pada Februari 2017--saat menjabat gubernur. Ketika itu dia mengatakan "ada sekitar 2.200 lokasi banjir waktu kita (Ahok dan Joko Widodo) baru masuk (menjabat Gubernur-Wakil Gubernur DKI)."
"Terus tahun lalu tinggal 400an titik banjir. Bulan ini, sebelum naik lagi, tinggal ada 80 titik saja."
Teguh Hendarwan, saat menjabat Kepala Dinas SDA DKI, mengatakan "titik rawan terjadi pada kawasan yang berdekatan dengan sungai atau saluran yang belum terkena proyek normalisasi." Misalnya Kampung Melayu.
Proyek normalisasi era Ahok kerap menggusur warga. Hal ini, misalnya, terjadi pada kasus normalisasi Waduk Pluit dan Bukit Duri dan Kampung Pulo.
Gembong menilai program vertical drainage yang dibanggakan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu ternyata bukan solusi. Ia juga menilai Anies tidak punya strategi preventif.
"Pak gubernur juga perlu mempertanggungjawabkan tindakan preventif yang sama sekali belum dilakukan, dan menyebabkan banjir yang luas saat ini," katanya.
Oleh karena itu anggota DPRD Komisi A itu mendesak Anies beserta jajarannya serius menyelesaikan permasalahan banjir di Jakarta.
"Permasalahan banjir yang seharusnya sudah dirampungkan selama dua tahun ini," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Rio Apinino
