Menuju konten utama

PDIP Klaim Tidak Ikut-Ikutan Mengkonsep Proyek E-KTP

Hasto memastikan nama Ganjar masih ada dalam daftar bakal calon kepala daerah yang hendak diusung partainya di Pilkada Jawa Tengah, meski diduga terlibat di korupsi e-KTP.

PDIP Klaim Tidak Ikut-Ikutan Mengkonsep Proyek E-KTP
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/9/2017). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

tirto.id -

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta ada asas praduga tak bersalah yang digunakan untuk melihat keterkaitan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Pernyataan itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan ada atau tidaknya kekhawatiran PDIP terhadap keberadaan nama Ganjar di kasus tersebut. Menurut Hasto, penyebutan nama Ganjar belum berdampak pada kemungkinan diusungnya ia menjadi calon gubernur di Pilkada 2018 Jawa Tengah.

"Kecuali itu statusnya terpidana, itu partai tentu melakukan evaluasi-evaluasi. Tapi kalau sebutan, ini juga tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi. Persoalan e-KTP, kami tegaskan, posisi politik PDIP (saat itu) berada di luar pemerintahan," kata Hasto di kawasan Senen, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Hasto memastikan nama Ganjar masih ada dalam daftar bakal calon kepala daerah yang hendak diusung partainya di Pilkada Jawa Tengah. Menurutnya, kinerja Ganjar selama memimpin Jawa Tengah sejak 2013 juga terbilang baik.

"Hasil evaluasi kami, dan juga survei, rakyat memberikan apresiasi atas kepemimpinan Pak Ganjar. Tentu saja dalam tradisi kepartaian, mereka yang incumbent dan bekerja dengan baik mendapatkan kesempatan, prioritas untuk dicalonkan kembali. Tetapi itu adalah kewenangan dari ibu Megawati," katanya

Alih-alih membicarakan evaluasi partainya terhadap penyebutan nama Ganjar di sidang kasus korupsi e-KTP, Hasto justru mengklaim bahwa saat kasus itu terjadi tak ada politisi yang memperhitungkan keberadaan partainya di parlemen.

PDIP saat proyek pengadaan e-KTP periode 2011-2013 masih menjadi oposisi terhadap Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kemudian konsepsi e-KTP itu secara keseluruhan jauh berbeda dengan yang digagas oleh ibu Megawati Soekarnoputri. Jadi kami tidak ikut-ikutan dalam proses itu," katanya.

PDIP akan mengumumkan nama bakal cagub untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Maluku Utara, pada awal Januari 2018. Pengumuman dilakukan sebelum masa pendaftaran cagub dan cawagub dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Saat ini, sudah ada satu orang yang deklarasi dan didukung untuk menjadi bakal cagub di Pilkada Jawa Tengah yakni Sudirman Said.

Sudirman diusung oleh Partai Gerindra, Ia hingga kini masih mencari bakal cawagub untuk ikut Pilkada. Menurutnya, sosok bakal cawagub nanti harus antikorupsi dan memiliki kapasitas pengalaman dan pemahaman yang baik mengenai Jawa Tengah.

Baca juga artikel terkait PILGUB JATENG 2018 atau tulisan lainnya dari Lalu Rahadian

tirto.id - Hukum
Reporter: Lalu Rahadian
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Maya Saputri