tirto.id - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengklaim reshuffle di Kabinet Kerja yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada Rabu (17/1/2018) pagi tidak berpengaruh terhadap perdagangan. Menurut Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat, reshuffle kali ini lebih dikarenakan adanya posisi yang ditinggalkan pejabat sebelumnya.
“Karena memang yang baru pun tetap akan menjalankan program yang lama, mestinya demikian. Proses (pemerintahan) ini hanya berlangsung tinggal 1-2 tahun lagi,” ujar Samsul di Gedung BEI, Jakarta pagi ini.
Lebih lanjut, Samsul menilai pemerintah sudah membuat kebijakan umum yang relatif jelas. Dengan demikian, investor pun lantas menjadikan regulasi yang dibuat itu sebagai pedoman untuk berinvestasi di Indonesia.
Oleh karena adanya faktor aturan yang jelas itulah maka Samsul jadi tidak mengkhawatirkan munculnya aturan baru sebagai dampak dari pergantian pejabat.
“Jadi yang dilihat memang master plan pemerintah dalam hal ini, artinya rencana pembangunan jangka panjang,” kata Samsul.
Adapun Samsul merasa belum pernah ada reshuffle pada kabinet pemerintahan Indonesia yang terbukti menimbulkan gejolak di perdagangan bursa. Kendati demikian, dirinya tidak menampik apabilashock bisa muncul saat terjadinya pergantian pejabat di pos-pos kementerian yang strategis, seperti Kementerian Keuangan maupun Kementerian BUMN.
“Cuma saya kira pengaruhnya tidak sangat signifikan. Paling hanya shock sebentar, kemudian ada penyesuaian dari investor, dan kemudian mereka melakukan rebalancing lagi,” ucap Samsul lagi.
Sebagaimana diketahui, Jokowi telah melantik politisi Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki
Selain itu, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar juga diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yantina Debora
