Para Pemimpin Perempuan Dunia ini Sadar Menghadapi Pandemi COVID-19

Oleh: Restu Diantina Putri - 20 April 2020
Dibaca Normal 3 menit
Sejumlah negara yang dipimpin perempuan dianggap 'sukses' mengendalikan COVID-19. Kuncinya: percaya sains, gerak cepat, dan memanfaatkan teknologi.
tirto.id - Pandemi COVID-19 benar-benar membuka bopeng pemerintah di banyak negara.

Italia kewalahan menangani eskalasi penambahan kasus positif COVID-19 sejak pertengahan Maret.

Amerika Serikat begitu congkak dengan meremehkan wabah sejak awal. Per 19 April 2020, John’s Hopkins University & Medicine mencatat Amerika menjadi negara dengan kasus positif COVID-19 tertinggi pertama dengan 735.366 kasus.

Juga India dengan kegagalan kebijakan lockdown dan Brasil memecat Menteri Kesehatan Luiz Henrique Mandetta yang merekomendasikan opsi lockdown. Rekomendasi itu tak disetujui Presiden Jair Bolsonaro yang menganggapnya berlebihan dan berujung pada pemecatan Mandetta.

Itu belum menghitung Indonesia yang – sama seperti Amerika Serikat – meremehkan virus SARS-CoV-2 sejak mewabah di Cina. Menjadikan COVID-19 sebagai bahan guyonan dan meremehkan hingga kekacauan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga Indonesia sebagai salah satu negara dengan case fatality rate (CFR) atau tingkat kematian akibat COVID-19 tertinggi di dunia.

Di samping pemberitaan mengenai bobroknya pemerintah dalam menghadapi musuh tak kasat mata bernama COVID-19, ada pula cerita sukses pengendalian COVID-19 di sejumlah negara.

Cerita keberhasilan itu datang dari Jerman, Taiwan, Selandia Baru, Islandia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark yang dirangkum oleh Forbes.com. Secara kebetulan ketujuh negara ini memiliki persamaan: Mereka memiliki pemimpin perempuan.


Mendengarkan Sains

Berbeda dari kebanyakan pemimpin dunia, Kanselir Jerman Angela Merkel mengantisipasi bahaya virus Corona sebagai ancaman serius. Ia tidak menyangkal, tapi menerima bahwa dunia memang tidak sedang baik-baik saja, termasuk negara yang dipimpinnya.

“Ini masalah serius. Jadi tangani ini dengan serius,” ujar Merkel.

Jerman tidak melewati fase penyangkalan atau pun menutup-nutupi informasi seperti yang diperlihatkan negara lain. Merkel langsung melakukan uji tes swab sejak awal secara masif. Upaya ini berhasil menekan angka kematian akibat COVID-19 di Jerman dengan 4.586 kasus meninggal dunia dari 145.184 kasus positif per 19 April. Itu jauh di bawah negara-negara Eropa lain seperti Perancis, Italia, dan Spanyol.

Selain itu, alih-alih melempar guyonan pseudo-science seperti “Corona menyingkir karena doa qunut” atau melempar kebijakan kontradiktif dengan situasi seperti “menggenjot sektor pariwisata”, Merkel lebih mendengarkan sains. .

Mengutip The Guardian, Merkel menjelaskan secara saintifik bagaimana kebijakan physical distancing—kendati sangat rapuh—dapat membantu “melandaikan kurva” atau menghambat penyebaran virus.

Ia menjelaskannya dengan menggunakan observasi model. Jika dengan asumsi satu orang menjangkiti 1,1 orang lain, Jerman akan melewati kapasitas sistem kesehatan pada Oktober. Sementara jika asumsi itu dinaikkan hingga 1,2 orang atau lebih dari 20 persen, Jerman akan kewalahan pada Juli.

“Jika mencapai 1,3 orang, kita akan melewati batas kapasitas medis pada Juni,” ujar Merkel.

Maka dari itu, Merkel memutuskan memperpanjang kebijakan jaga jarak hingga 3 Mei. Meski begitu, Merkel meyakinkan toko-toko diperbolehkan kembali buka pada pekan depan.

Gerak Cepat

Bertetangga dekat dengan Cina, hanya terpisah 130 kilometer dari Cina daratan, Taiwan secara mengejutkan "hanya" melaporkan jauh lebih sedikit kasus ketimbang negara tetangganya. Per 19 April 2020, tercatat 420 kasus dengan enam kasus kematian di Taiwan.

Kewaspadaan tinggi dan gerak cepat jadi langkah jitu pemerintah Taiwan di bawah kepemimpinan Presiden Tsai Ing-wen dalam mengontrol penyebaran liar pandemi COVID-19.

Mengutip TIME, Taiwan “siap ketika wabah di Wuhan terjadi” karena belajar dari “pengalaman SARS pada 2003”. Apa yang dilakukan pemerintah Taiwan setelah SARS mereda adalah mendirikan National Health Command Center (NHCC) dengan segala sistem dan sumber daya yang dipersiapkan secara matang.

Lembaga inilah berperan besar mengatasi persebaran liar COVID-19. Di lembaga ini pula Pusat Pengendalian Wabah Terpadu (CECC), yang diaktifkan kembali pada 20 Januari 2020, menginduk. CECC memiliki kewenangan-kewenangan khusus yang membuat pemerintah bisa bergerak cepat untuk menangani wabah.

CECC yang dipandu Menteri Kesehatan Shih-cung telah mengimplementasikan 124 tindakan dalam lima minggu pertama saat wabah, kata Jason Wang Direktur Pusat Kebijakan, Hasil, dan Pencegahan Penyakit dari Universitas Stanford.

Tindakan itu di antaranya mengeluarkan larangan perjalanan, mengalokasikan sumber daya untuk produksi 4 juta masker wajah per hari, dan meringkus penyebaran informasi keliru yang disengaja (hoaks dan disinformasi).


Di Selandia Baru, Perdana Menteri Jacinda Ardern menerapkan karantina wilayah sejak dini dan meningkatkan kewaspadaan maksimum.

Ardern mewajibkan isolasi mandiri kepada warga maupun pendatang yang tiba di Selandia Baru ketika negara itu mencatat 6 kasus positif COVID-19. Setelahnya, ia memblokade akses pendatang luar negeri ke Selandia Baru.

Dari upaya-upaya itu, Selandia Baru memilki 1.431 kasus positif per 19 April 2020 dengan 12 kasus meninggal atau tingkat kematiannya 0,8 persen.



Perbanyak 'Swab Test'

Sementara Islandia dan Finlandia memakai pendekatan teknologi dalam menanggulangi COVID-19.

Perdana Menteri Islandia Katrín Jakobsdóttir memberikan layanan tes corona gratis kepada seluruh warga. Data yang dihimpun dari hasil tes itu digunakan untuk mengetahui penyebaran dan tingkat fatalitas virus secara faktual.

Langkah ini menjadi sangat mungkin dilakukan mengingat jumlah penduduk Islandia hanya 364.134 jiwa. Bandingkan, misalnya, dengan DKI Jakarta yang populasinya 9,6 juta jiwa atau 26 kali lebih banyak dari Islandia (data 2010).

Jakobsdóttir bahkan tak perlu repot-repot memberlakukan karantina wilayah lantaran memiliki sistem pelacakan menyeluruh terhadap seluruh warga.

Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin secara lebih sederhana dalam memanfaatkan teknologi, merangkul influencer milenial untuk menyebarkan edukasi mengenai penyebaran COVID-19 dengan mempertimbangkan tak semua warga menonton televisi atau media massa lain.

Di Norwegia, Perdana Menteri Erna Solberg memanfaatkan televisi untuk berbicara langsung kepada anak-anak di seluruh negeri; perihal yang sudah dilakukan oleh Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen sebelumnya.

Kendati tak semua upaya-upaya itu dapat diadopsi, setidaknya pemerintah Indonesia dapat belajar dari para pemimpin perempuan itu untuk mulai lebih serius menghadapi pandemi COVID-19, alih-alih menutup-nutupi, menyuarakan optimisme palsu, atau saling melempar pernyataan kontradiktif satu sama lain, atau membuat kebijakan birokratis seakan-akan situasinya normal.

Per 19 April, Indonesia memiliki 6.575 kasus positif dengan 582 orang meninggal. Artinya, tingkat fatalitasnya mencapai 8,8 persen. Kita juga baru mendata 42.219 orang menjalani tes; hanya 154 orang per 1 juta penduduk.


Baca juga artikel terkait PANDEMI CORONA atau tulisan menarik lainnya Restu Diantina Putri
(tirto.id - Kesehatan)

Penulis: Restu Diantina Putri
Editor: Fahri Salam
DarkLight