Panglima TNI Baru Harus Siap Amankan Pilkada 2018 & Pilpres 2019

"Salah satunya Pilkada, yang paling utama adalah waktunya singkat menuju perhelatan Pilkada dan Pemilu. Dua-duanya ini kami harus pastikan Panglima TNI siap," kata Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2017).

Menurut Meutya, kesiapan ini untuk menangkal adanya kecurangan-kecurangan distribusi suara dan kericuhan karena Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 berdekatan.

"Kami akan konfirmasi dalam fit and proper test kesiapan Pak Hadi terhadap dua ajang demokrasi tersebut," kata Meutya.

Meskipun, menurut Meutya, Presiden Jokowi tentunya sudah mempertimbangkan perihal Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 saat merekomendasikan nama Marsekal Hadi Tjahjanto.

Selain terkait kesiapan menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, dikatakan Meutya, Komisi I juga akan melakukan fit and proper test terkait dengan track record dan daftar kekayaan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Namun, menurut Meutya, seperti dalam fit and proper test terhadap calon Panglima TNI sebelum-sebelumnya Komisi I hampir tidak pernah menolak nama yang direkomendasikan oleh presiden.

"Kami hampir tidak pernah menolak. Kalau TNI berbeda dengan Polri, TNI kan dipilihnya dari kepala staf. Kami sudah terbiasa dan sering komunikasi dengan Pak Hadi. Jadi saya rasa, tidak terlalu ada masalah," kata Meutya.

Secara pribadi, Meutya pun memandang Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai sosok yang bisa bekerja sama dengan Presiden Jokowi secara baik dalam menjalankan tugasnya sebagai Panglima TNI nanti.

"Beliau (Hadi Tjahjanto) punya modal besar karena dulu sebagai sesmil juga banyak berhubungan dengan presiden sehingga mudahan-mudahan chemistry-nya nanti baik dengan presiden," kata Meutya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I TB Hasanudin. Menurutnya, penunjukan Marsekal Hadi Tjahjanto oleh Presiden Jokowi adalah sebuah hal yang tepat.

"Sudah pas. Sesuai dengan undang-undang kan mestinya bergiliran," kata TB Hasanudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (4/12/2017).

TB Hasanudin juga menilai Marsekal Hadi Tjahjanto telah memiliki kesiapan menjaga stabilitas keamanan nasional saat Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Pak Hadi berpengalaman. Panglima kan membawahi tiga kepala staf. Semuanya akan membantu lah," kata TB Hasanudin.

Sebelumnya, Pimpinan DPR telah menerima surat rekomendasi nama Panglima TNI baru dari Mensesneg Pratikno. Surat tersebut diantarkan oleh Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon sekitar pukul 09.00 WIB, Senin 4 Desember 2017.

"Mensesneg Pratikno menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan rencana untuk pengangkatan atau pergantian kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjono sebagai Panglima TNI yang baru," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (4/12/2017).

Pergantian ini sehubungan dengan habisnya masa bakti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada Maret 2018 mendatang.