tirto.id - Partai Golongan Karya (Golkar) menggelar musyawarah nasional luar biasa dengan tema “Golkar Bersih’ buat menandakan pergantian kepemimpinan dari Setya Novanto kepada Airlangga Hartanto. Musyawarah ini digelar sebagai mekanisme penggantian pucuk pimpinan, lantaran Novanto tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik.
Meski menggunakan tema ‘Golkar Bersih’, forum munaslub tak mengagendakan rapat pemecatan terhadap Setya Novanto. “Tidak ada pikiran itu. Semua menghormati dia,” kata Airlangga di sela-sela Munaslub Partai Golkar yang digelar di JCC, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).
Airlangga mengaku dirinya tidak akan membedakan antara loyalisnya dan loyalis Setya Novanto dalam kepengurusan kali ini. Menurut Airlangga, semua kader sama di bawah payung Partai Golkar. Ia berujar, akan mengajak seluruh elemen partai bekerja sama mengembalikan elektabilitas partai yang kini melorot setelah Setya Novanto tersandung kasus megakorupsi di Kementerian Dalam Negeri itu.
“Seluruh potensi di Partai Golkar akan diajak untuk bekerja mengembangkan dan mengembalikan posisi Partai Golkar,” kata Airlangga.
Senada dengan Airlangga, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham juga mengatakan forum munaslub tidak akan memecat Novanto. Forum munaslub, kata Idrus, tidak digelar buat memecat kader melainkan buat menciptakan soliditas di internal Partai Golkar.
"Kami tidak pernah singgung itu di dalam. Saya kira tidak ada itu pembahasan apa pun dari DPP [atau] dari daerah tentang itu," kata Idrus.
Menurut Idrus, Novanto masih berstatus sebagai kader Partai Golkar hingga saat ini. “Yang kemarin nonaktif itu kan posisi ketua umum. Masalah anggota tetap dan tidak pernah dibicarakan tentang itu," kata Idrus.
Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie juga berpandangan seperti Airlangga dan Idrus. Ical, sapaan akrabnya, menyatakan belum ada suara-suara dari peserta munaslub yang meminta Setya Novanto dipecat dari partai. "Belum ya saat ini," kata Aburizal.
Pendapat berbeda hanya dikemukakan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung. Akbar yang pernah menjadi Ketua Umum Golkar periode 1998-2004 ini menyatakan, peluang pemecatan terhadap Setya Novanto bisa saja dilakukan dalam forum munaslub asalkan ada usulan.
“Kalau tindakan korupsi yang sudah berlaku hukum tetap, bisa saja kalau ada usulan-usulan itu,” kata Akbar.
Akbar menjelaskan, langkah pemecatan terhadap Novanto perlu diambil supaya bisa menjadi pelajaran kepada kepengurusan selanjutnya agar tidak berlaku sama dan dapat mengakibatkan partai Golkar tersandera kasus kembali.
"Paling tidak menjadi pembelajaran bagi partai," kata Akbar.
Bukan Tradisi Golkar
Sikap Golkar tetap mempertahankan kadernya bukan kali ini saja terjadi. Dalam sejumlah kasus korupsi yang menjerat kader, Golkar tetap mempertahankan mereka dan tidak memecatnya. Semisal pada kasus suap dan gratifikasi PON Riau yang menjerat Rusli Zainal. Golkar tetap mempertahankan Rusli sebagai kader dan hanya menonaktifkannya dalam jabatan Ketua DPP saat berkasus pada 2013.
Hal serupa terjadi pada Ratu Atut Chosiyah yang tersandung suap pengurusan perkara di Mahkamah Konstitusi dan korupsi lain yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Atut tak dipecat meski perkara yang menjeratnya bukan hanya satu. Posisi Atut sebagai Ketua DPD Golkar kemudian digantikan Ratu Tatu yang tak lain adik kandungnya.
Sikap terbaru ditunjukkan terhadap Setya Novanto. Golkar tak lantas memecat Novanto meski lelaki yang kerap diidentikan dengan istilah Papa ini sudah berulang kali disebut ikut dalam sejumlah kasus korupsi, mulai dari suap PON Riau hingga dugaan penyedia uang yang diberikan buat Akil Mochtar. Namun, Novanto baru tersandung dan terjerat sebagai tersangka dalam kasus korupsi E-KTP.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Mufti Sholih
