tirto.id - Otoritas Penerbangan Cina mengeluarkan perintah untuk membatalkan penerbangan dengan Boeing 737 Max 8 setelah kecelakaan udara Ethiopian Airlines.
Perintah ini dikeluarkan pada Senin (11/3/2019) pukul 9.00 waktu Beijing, seperti dilansir Associated Press.
Perintah ini dikeluarkan sebagai bentuk arahan keselamatan atas terjadinya kecelakaan udara di Ethiopia dan sebelumnya juga terjadi di lepas pantai Indonesia pada Oktober. Dua penerbangan itu mengguankan pesawat jenis Boeing 737 Max 8.
Arahan lebih lanjut akan diberitahukan setelah konsultasi dengan pihak Administrasi Penerbangan Federal AS dan pihak Boeing selesai dilakukan.
Pada kecelakaan udara yang terjadi di Ethiopia, ada sekitar 8 warga negara Cina dalam pesawat tersebut.
Boeing 737 Max 8 yang dioperasikan oleh Ethiopian Airlines jatuh setelah lepas landas dari Addis Ababa pada Minggu (10/3/2019), membuat 157 orang dalam pesawat meninggal.
Pesawat tersebut merupakan keluaran terbaru perusahaan Boeing yang terbang di tengah cuaca yang baik pula. Di tengah perjalanan, sesuatu yang tidak beres terjadi dan pilot berusaha kembali ke bandara. Namun, mereka belum sempat mencapai bandara hingga kecelakaan terjadi.
Seorang saksi mengatakan bahwa pesawat tersebut telah terbakar sebelum mencapai tanah. Pesawat yang rencananya akan menuju Nairobi tersebut disebut memiliki masalah teknis yang tidak diketahui.
Menurut laporan BBC, dipastikan semua penumpang dan kru tewas dalam kecelakaan ini. Pesawat tipe Boeing 737 Max 8 ini mengangkut 149 penumpang dan 8 awak pesawat
Penumpang yang menjadi korban dari negara lain adalah Kenya 32 orang, Kanada 18 orang, Ethiopia 9 orang, Cina 8 orang, Italia 8 orang, Amerika Serikat 8 orang, Prancis 7 orang, Inggris 7 orang, Mesir 6 orang, Jerman 5 orang, India 4 orang, Slovakia 4 orang.
Kemudian Austria, Rusia, Swedia masing-masing 3 orang, serta warga Spanyol, Israel, Maroko, dan Polandia masing-masing 2 orang.
Sementara Belgia, Djibouti, Irlandia, Mozambik, Norwegia, Arab Saudi, Rwanda, Sudan, Somalia, Serbia, Togo, Uganda, Yemeni, Nepal, Nigeria, dan satu orang paspor PBB, masing-masing 1 orang.
Editor: Yantina Debora
