tirto.id - Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menilai penerapan program one karcis one trip (Ok-Otrip) yang akan direalisasikan Pemprov dalam tahun anggaran 2018 masih membutuhkan beberapa penyesuaian.
Salah satunya adalah memperlunak syarat Organda untuk bergabung ke PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) yang dianggap masih terlalu berat. Hal ini dimaksudkan agar kendala teknis yang pernah terjadi dalam mengintegrasikan metromini dan Kopaja ke TransJakarta tidak terulang.
"Pemerintah DKI harus memberi solusi bagaimana moda angkutan yang kecil ini bisa terintegrasi dengan Transjakarta," ujar Shafruhan saat dihubungi Tirto, Jumat (24/11/2017).
Syarat yang menurut Shafruhan terbilang berat adalah kewajiban lolos dalam lelang yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP). Menurut dia, mekanisme itu seringkali membuat penyedia mikrolet atau bus kecil tidak sanggup untuk bergabung dengan Transjakarta.
Pasalnya, kata dia, apabila lolos lelang maka akan ada dana untuk membayar jaminan pelaksanaan yang jumlahnya 5 persen dari total nilai kontrak.
Ia mencontohkan, misalnya, jika nilai kontrak Organda dan TransJakarta mencapai Rp10 miliar pertahun, maka pengelola harus menyiapkan Rp500 juta. Hal ini membuat para pengelola kesulitan karena seluruh wadah mereka hanya berbadan hukum koperasi.
"Sehingga kemampuan finansialnya pun pasti sangat terbatas," kata dia.
Kendati demikian, Shafurhan menjamin bahwa Organda DKI siap untuk memulai program Ok-Otrip di tahun 2018. Sebab, kata dia, "kalau itu sudah berjalan. Masyarakat kan tidak perlu lagi bawa angkutan pribadi. Nah kalau mayoritas tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan sosial dan lain-lain. Populasi kendaraan di jam sibuk juga dipastikan akan berkurang."
Ok-Otrip merupakan program yang akan mengintegrasikan mikrolet sebagai bus feeder untuk TransJakarta dengan tarif datar: Rp5 ribu sekali jalan dan ke semua tujuan.
Menurut Wakil Gubenur DKI Jakarta Sandiaga Uno, hal tersebut merupakan bentuk intervensi yang dilakukan Pemprov DKI agar warga yang beraktivitas di Jakarta mau menggunakan moda transportasi massal.
Selama masa kampanye Pilkada Jakarta beberapa bulan lalu, program tersebut disebut Sandiaga akan memberikan keberpihakan kepada rakyat kecil untuk dapat menggunakan transportasi umum dengan biaya minim.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
