tirto.id - Rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta disepakati pula oleh Ketua DPD Oesman Sapta Odang. Menurutnya, pemindahan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bisa mempercepat pembangunan fasilitas bagi masyarakat dan dunia usaha.
"Ya cocoklah kalau ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan. Pemindahan ibu kota itu justru mempercepat dan mempermudah terutama dalam fasilitas kemasyarakatan dan dunia usaha," kata Oesman Sapta di Universitas Negeri Padang, Padang, Jumat (7/7/2017).
Oesman, sebagaimana dikutip dari Antara, menyebutkan bahwa Kalimantan cocok sebagai ibu kota karena masih memiliki tanah yang luas.
"Ya cocoklah kalau di Kalimantan karena tanahnya luas. Kalau kalian mau pindah ke sana saya kasih tanah," katanya menjelaskan.
Pemindahan ibu kota pemerintahan, lanjut Oesman, bisa melibatkan pihak swasta, namun, kerja sama dengan swasta itu tergantung pada pemerintah.
"Itu tergantung pemerintah apakah mau dibantu swasta atau tidak," ujarnya.
Oesman juga berpendapat pemindahan ibu kota negara itu tidak akan membebani APBN. Bahkan, keuntungan yang diraih lebih besar yaitu mempercepat tersedianya fasilitas untuk masyarakat dan dunia usaha.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro juga menegaskan rencana pemindahan ibu kota tidak akan membebani APBN. Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah dalam proses mengkaji bagaimana skema pembiayaan untuk merealisasikan wacana tersebut.
“Kalaupun kita ingin memindahkan kota administrasi, tidak dengan memberatkan APBN. Kita akan cari skema dimana keterlibatan sektor swasta akan kita dorong, sehingga biaya yang dikeluarkan dari APBN menjadi minimum,” ungkap Bambang di Gedung Parlemen, Jakarta pada Rabu (5/7/2017) sore.
“(Kajian) diupayakan selesai akhir tahun ini, sehingga pada 2018 sudah dimulai persiapan-persiapan untuk menyusun konsep pusat administrasi baru itu,” kata Bambang menambahkan.
Menyikapi rencana tersebut, Zulkifli Hasan selaku Ketua MPR RI mengimbau pemindahan ibu kota sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, pemerintah masih membutuhkan energi dan biaya besar untuk menjalankan program-program yang dijanjikan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Pemindahan ibu kota jangan sekarang karena pemerintah seharusnya fokus pada program yang telah dijanjikan, misalnya Tol Sumatera dan Tol Jawa belum selesai," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
