tirto.id - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengklaim sistem pendidikan vokasi bisa menjadi jawaban atas kebutuhan industri terhadap sumber daya manusia (SDM). Menurut Hanif, sektor industri di Indonesia sekarang masih didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan mulai dari tingkat SD sampai SMA.
Oleh karena itu, Hanif menekankan perlu adanya pendidikan yang berorientasi vokasional training. Dengan begitu, permasalahan seperti ketidaksesuaian antara jenis pekerjaan dengan tingkat pendidikan (mismatch), serta minimnya tantangan bagi tenaga kerja dapat diatasi.
“Penguatan SDM menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan, karena kita mesti bergantung kepada SDM,” ungkap Hanif di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (31/10/2017).
Menyadari pentingnya sistem pendidikan vokasi, Hanif mengungkapkan bahwa pemerintah bakal menyiapkan 400 ribu peluang vokasi dengan 8.000 instruktur, yang salah satunya bakal membantu dalam melakukan pemagangan.
“Vokasi menjadi penting agar input pengembangan SDM menjadi driven (terarah). Masalah yang kita hadapi terkait vokasi, yakni akses dan mutu vokasi yang masih terbatas,” kata Hanif.
Hanif menyebutkan untuk mengatasi masalah akses dan mutu tersebut, perlu adanya Balai Latihan Keterampilan (BLK) yang mampu menjangkau para tenaga kerja di seluruh daerah. Hanif sendiri menilai keberadaan BLK saat ini masih belum mengakomodasi peningkatan mutu dan relevan terhadap kebutuhan di dunia kerja.
“Saya minta agar kalangan industri jangan melulu (mencari) yang berpendidikan formal. Minimal harus ada opsinya. Begitu buka lowongan, maka berilah pilihan,” ujar Hanif lagi.
Hanif juga menekankan bahwa pemerintah harus membuat kebijakan pendukung lainnya, seperti kebijakan anggaran dan kebijakan sosial, sebagai upaya penguatan mutu.
Setidaknya ada tiga kebijakan sosial yang bisa dilakukan, yakni penguatan pembiayaan pengembangan kemampuan (skill development fund), jaminan biaya hidup selama menjalani masa vokasional training, hingga jaminan mendapatkan kerja setelah menyelesaikan vokasional training.
“Untuk itu harus ada kerja sama intensif antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Di Jerman, vokasi menjadi kebijakan dunia usaha. Ini harus dilihat dari kepentingan dasar industri, dan perlu adanya peran aktif,” jelas Hanif.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto
