tirto.id - Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan efisiensi anggaran tidak memicu pengurangan dana untuk bantuan sosial (Bansos) dan honor pendamping sosial.
“Pendamping tidak perlu khawatir soal efisiensi. Jatah untuk rakyat tidak akan dikurangi, malah Bansos memungkinkan akan ditambah. Hak masyarakat tetap jadi prioritas,” ujar Gus Ipul dalam dialog bersama pilar sosial se-Karesidenan Madiun di Pendopo Ronggo Djoemono, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat (21/02/2025).
Dia menegaskan, insentif bagi pendamping sosial telah dianggarkan untuk tahun berjalan. “Semua sudah dipikirkan. Tidak ada yang dirugikan. Pendamping tetap mendapat haknya karena peran mereka sangat penting dalam mendampingi masyarakat,” kata Gus Ipul.
Dalam dialog yang melibatkan 457 pilar sosial dari Madiun, Magetan, dan Ngawi tersebut, Gus Ipul juga menekankan peran penting para pendamping sosial sebagai ujung tombak Kemensos di lapangan. Dia pun meminta mereka fokus menjalankan tugas, mendampingi warga, dan memastikan program-program Kemensos berjalan tepat sasaran.
“Pendamping adalah perpanjangan tangan kami. Tanpa kalian, program di lapangan tidak akan berjalan dengan baik. Jadi tetaplah semangat, karena dukungan untuk kalian sudah dipastikan aman,” katanya.
Di sisi lain, Gus Ipul menjelaskan efisiensi sebenarnya dapat menjadikan birokrasi lebih efektif. Ia mengibaratkan efisiensi sebagai usaha memangkas “lemak-lemak” yang tidak perlu dalam tubuh sistem pemerintahan. Maka itu, efisiensi bisa menyehatkan birokrasi.
“Kalau diibaratkan puasa, semakin lama puasa bisa menghilangkan kanker birokrasi yang menghambat pelayanan,” terang dia.
Meskipun demikian, dia memaklumi keberatan sejumlah pihak terhadap adanya kebijakan efisiensi. Bagi Gus Ipul, keluhan seperti itu merupakan hal yang biasa terjadi.
"Mereka mungkin terbiasa dengan cara kerja yang tidak efisien. Tapi kita harus berubah, demi pelayanan yang lebih baik untuk rakyat,” lanjut dia.
Gus Ipul menambahkan, efisiensi menjadi bagian dari upaya Kemensos menjalankan program secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Jika anggaran digunakan secara tepat, pelayanan kepada masyarakat pun bisa ditingkatkan tanpa mengurangi hak-hak penerima manfaat.
“Kami ingin setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Tidak boleh ada pemborosan. Ini soal tanggung jawab moral dan kepercayaan publik,” tegas Gus Ipul.
Ira, seorang pendamping PKH dari Kabupaten Ngawi, mengaku lega setelah mendengar penjelasan dari Gus Ipul tersebut.
“Alhamdulillah saya merasa tenang dan senang dengan kebijakan ini. Setuju akan keputusan presiden bahwa efisiensi tidak mengurangi hak rakyat, serta hak saya sebagai pendamping,” tuturnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
