tirto.id - Akibat rentetan bencana alam sepanjang tahun ini, Kementerian Pariwisata memperkirakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tahun ini hanya 16 juta wisman, meleset dari target yang ditetapkan sebanyak 18 juta wisman.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan kehilangan 2 juta wisman tersebut membuat Indonesia merugi karena kehilangan sebagian potensi devisa. Ia menghitung kehilangan 2 juta wisman sama artinya kehilangan devisa sebesar US$2 miliar atau setara dengan Rp28 triliun.
"Devisa pariwisata wisman per orang sekitar US$1.220 atau kita bulatkan US$1.000 . Jadi kira-kira kita kehilangan sekitar US$2 miliar ," kata dia di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).
Rentetan bencana alam yang melanda Tanah Air juga membuat tren kunjungan wisman mulai melambat. Pada 2017, kunjungan wisman mencapai 14 juta orang dengan perolehan devisa sebesar US$15,24 miliar.
Pada 2018, jumlah wisman tumbuh 15,8 juta kunjungan atau naik 13 persen dari tahun lalu. Kala itu, Indonesia meraup devisa sebesar US$19,29 miliar. Tahun ini, kunjungan wisman diperkirakan hanya naik 1,2 persen dengan devisa sekitar US$20 miliar.
Di sisi lain, bencana alam yang kerap melanda Indonesia membuat pemerintah memutuskan untuk membentuk manajemen krisis kepariwisataan guna mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan bencana alam terhadap sektor pariwisata.
Manajemen krisis pariwisata akan dimulai dari tahap persiapan, tanggap darurat, pemulihan hingga normalisasi. Saat ini, Kemenpar menyiapkan tiga pilot proyek manajemen krisis kepariwisataan di tiga wilayah yakni, Riau, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat.
"Ada tiga kota yang akan jadi pilot project, itu perwakilannya ada di Riau, Jawa Barat, dan NTB. Kalau enggak dipersiapkan, biaya jauh akan lebih mahal, mitigasi memang begitu," terang Arief.
Untuk mewujudkan skema manajemen krisis tersebut, Menpar mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 10/2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan sebagai payung hukumnya.
Beleid itu akan menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, merencanakan, mencegah, menangani, dan mengevaluasi krisis pariwisata baik secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara berkesinambungan.
Editor: Ringkang Gumiwang
