tirto.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menyampaikan dukungannya kepada BPOM dalam peluncuran inovasi pelayanan publik digital.
"Saya dan Menteri Kesehatan memiliki komitmen, sudah memutuskan akan mempermudah BPOM. Kita sudah bikin badan organisasi supaya BPOM tidak musiman, kalau puasa baru jalan, kalau ada kasus baru jalan," ungkap Asman di Balai Kartini Selasa (28/2/2017).
Hal tersebut, ujar dia, akan mempermudah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melayani masyarakat. Bahkan, ia berujar bahwa kelak pihaknya akan membangun mal pelayanan publik di setiap provinsi.
Dia mengatakan, untuk awalnya mal pelayanan publik akan terlebih dahulu diterapkan di DKI Jakarta dan Jawa Timur. Menyusul kemudian Provinsi lainnya.
"Di supermarket ada barang-barang branded, ada mal pelayanan perdagangan, izin BPOM, semua sudah beres. Insyaallah 2019 bakal jadi ciri Indonesia," tambahnya dalam sambutan ulang tahun BPOM ke 16 tersebut.
Mall pelayanan publik yang ia maksud, yakni berbentuk supermarket biasa, menjual barang-barang sebagaimana umumnya, namun dilengkapi dengan pelayanan publik seperti izin BPOM, pelayanan perdagangan, dan layanan publik lainnya.
Ia berharap, kedepan ASN ke depan akan menjadi nomor satu di Indonesia dengan gaji tinggi, namun juga dengan kualitas yang serupa sehingga tak kalah dengan ASN di Jepang Dan Negara Negara lain.
"ASN nanti hanya orang-orang pilihan. Pemerintah akan berbasis digital ke depan," ucap dia.
Sebagai bahan informasi, BPOM tengah meluncurkan 10 inovasi pelayanan publik yang di antaranya berbasis digital. Di antaranya aplikasi Android dan iPhone "Ayo Cek BTP" untuk mengetahui informasi tentang bahan tambahan panhandle yang diizinkan. BPOM juga meluncurkan Halo BPOM Mobile untuk memudahkan masyarakat mempersoalkannya informasi atau menyampaikan pengadilan.
Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, BPOM juga menggaet Pemprov DKI Jakarta dalam upaya melakukan penertiban terkait penjualan obat-obatan ilegal yang membahayakan. Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Khafifah Ani menjelaskan bahwa penertiban tersebut akan dilakukan selama enam bulan.
"Evaluasi akan kita laksanakan bulan Mei. Hingga saat ini, kita sudah sosialisasi ke masyarakat. Sebagian, 50% sudah mendaftar ke apotik rakyat," ucapnya.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
