tirto.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menanggapi kabar munculnya air setinggi 70 cm di Kampung Arus RW 02, Kelurahan Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia tidak setuju apabila peristiwa tersebut dikatakan sebagai banjir. Dalam keterangannya kepada awak media, ia lebih memilih untuk menyebutnya sebagai genangan. “Tadi malam saya cek. Ini bukan banjir, tapi tergenang. Sekarang sudah surut,” ujar Djarot di Balai Kota pada Senin (13/2) pagi tadi.
Menurut Djarot, banjir adalah air yang tidak surut hingga enam sampai delapan jam, sehingga penduduknya harus mengungsi. Sementara genangan, air hanya bertahan kurang dari empat jam dan berangsur surut.
Ini bukan kali pertama Djarot meralat istilah yang disampaikan kepadanya. Pada 17 Januari lalu misalnya, Djarot juga melakukan hal serupa. Saat itu, ia menolak istilah penggusuran dalam kebijakannya bersama gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menata kota. Djarot beranggapan kalau ada kesalahan informasi yang diterima warga terkait istilah penggusuran.
“Basuki dan Djarot tidak pernah menggusur. Kami merelokasi. Dan yang kita relokasi adalah warga yang hidup di bantaran sungai, serta di kolong-kolong jembatan,” kata Djarot saat mengunjungi Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
Sejumlah komentar langsung ditujukan kepada pernyataan-pernyataan Djarot tersebut. Tidak sedikit yang beranggapan kalau Djarot menyederhanakan makna air setinggi 70 cm atau aksi penggusuran itu demi kepentingan politik.
Melihat hal tersebut, Tirto menengarai adanya tendensi perubahan makna dalam penggunaan kata-kata para pejabat publik. Maka dari itu, kami pun langsung menghubungi sastrawan Remy Sylado. Secara singkat, Remy mengungkapkan bahwa apa yang diucapkan Djarot itu sah-sah saja dan bukan hal yang sesat.
Remy menjelaskan kata “tergenang” dan “banjir” memang memiliki arti yang berbeda. Sehingga diperlukan kehati-hatian dalam memilih kosakata untuk menyebut satu peristiwa, serta juga harus sesuai dengan kenyataannya. “Saya rasa bisa jadi memang apa yang disampaikannya (Djarot) betul. Bukan bermaksud mengubah makna,” kata Remy ketika dihubungi via telepon pada Senin (13/2) siang.
“Karena kalau banjir itu airnya mengalir kan. Bisa sampai menghanyutkan barang-barang, dan kerap terjadi di daerah yang penuh rumah-rumah, karena saluran airnya tersumbat sampah. Sementara genangan, memang hanya sekian jam, lalu surut,” tambahnya.
Ketika ditanya perihal lebih dipilihnya kata “relokasi” ketimbang “penggusuran” pun, Remy mengakui itu langkah yang tepat. Malah menurutnya kata “relokasi” sudah teramat santun.
“Saya melihat tindakan meralat sebutan “penggusuran” itu sebagai usaha memaniskan kata, tapi itu bagus sekali. Karena ya memang harusnya pakai kata “gusur” saja. Toh, yang digusur kan memang tinggal di tanah yang bukan milik mereka. Langkah menggusur dan kemudian memindahkan mereka ke satu tempat itu sudah baik sekali,” ucap penulis buku Ca Bau Kan tersebut.
Sejatinya pemilihan penggunaan kata tergolong segelintir aspek komunikasi politik yang dilakukan politisi maupun pejabat publik. Terlebih lagi di masa menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti ini.
Saat diminta tanggapannya mengenai kecenderungan penggunaan dan pemilihan kata-kata dalam konteks politik saat ini, Remy menyebut masih seringnya terjadi kerancuan. Ia pun lantas mengambil contoh dari saat debat Pilkada DKI Jakarta 2017 yang disiarkan secara langsung di stasiun-stasiun televisi. “Saya ingat, salah satu calon sempat bilang, ‘Petahana jangan kerja-kerja terus.’ Ya, masak harus banyak omong saja? Itu kan menjadi rancu,” kata Remy lagi.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Damianus Andreas
