Menuju konten utama
Periksa Fakta

Menelusuri Pernyataan-Pernyataan Para Capres di Debat Perdana

Berikut penelusuran data Tirto terhadap beberapa pernyataan di debat capres-cawapres perdana ini.

Menelusuri Pernyataan-Pernyataan Para Capres di Debat Perdana
Header Periksa Data Elektabilitas Terbaru Pasangan Capres - Cawapres, Siapa Unggul?. tirto.id/Fuad

tirto.id - Pada Selasa (12/12/2023), debat calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawpres) perdana dilangsungkan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Debat ini mempertemukan ketiga pasangan calon yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Dalam debat yang berlangsung sengit selama 120 menit ini, berbagai pernyataan dilontarkan oleh masing-masing capres. Berikut penelusuran data Tirto terhadap beberapa pernyataan di debat capres-cawapres perdana ini.

Anies Baswedan

Sesi III

Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita.

Penelusuran: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional menunjukkan peningkatan dari 2021 ke 2022, baik dari aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Sementara itu, menurut data Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi pada 2022 stagnan dengan skor 6,71, sama seperti tahun sebelumnya, Namun, peringkat Indonesia secara global turun, dari 52 pada 2021 menjadi 54 di tahun 2022.

Prabowo Subianto

Sesi I

Terjadi perang di mana-mana, di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara, kerusuhan, Indonesia masih aman. Indonesia masih terkendali, harga-harga masih terkendali, ekonomi untuk rakyat kita masih aman.

Penelusuran: Berdasarkan data BPS, dibandingkan November 2022 (ketika inflasi tahunan 5,42 persen), inflasi tahunan pada November 2023 sudah turun ke 2,86 persen. Menurut Bank Indonesia (BI), inflasi bulan November 2023 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 3,0±1%.

Sesi II

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia

Berdasarkan data World Bank, pertumbuhan ekonomi tertinggi di masa Jokowi ada di tahun 2022 (5,3%). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia ada di tahun 1968 (10,9%) dan 1980 (10%).

Ganjar Pranowo

Sesi I

Di Merauke kami menemukan pendeta, namanya Pak Leo. Dia harus menolong seorang ibu ingin melahirkan karena tidak adanya fasilitas kesehatan dan beliau belajar dari YouTube. Sesuatu hak kesehatan yang tidak bisa didapat

Penelusuran: Kementerian Kesehatan pada Maret 2023 lalu sempat mengakui kalau akses kesehatan memang belum merata. Terdapat 171 kecamatan tanpa puskesmas dan 3 kabupaten tanpa rumah sakit.

Sesi I

Berjalan ke NTT, kami ketemu dengan masyarakat yang ada di sana. Pak Ganjar, kenapa kami anak muda tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan? padahal itu hak kami. Kenapa kemudian kami mendapatkan kesulitan untuk akses internet? padahal kami butuh belajar. Tidak sama dengan yang di Jawa.

Penelusuran: Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat penetrasi internet di Indonesia baru mencapai 78,19 persen pada 2023 atau 215.626.156 jiwa dari total populasi sebanyak 275.773.901 jiwa. Meski begitu, penetrasi internet di tahun 2023 meningkat 1,17 persen dari tahun sebelumnya.

Sesi V

Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan, mulai dari peristiwa '65, penembakan misterius, Talangsari, penghilangan paksa, sampai dengan Wamena.

Penelusuran: Pada 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PPHAM) di Istana Merdeka. Dalam keterangannya, Presiden Jokowi mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam berbagai peristiwa.

Sesi III

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, sekitar Rp230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi.

Penelusuran: Berdasarkan data ICW, potensi kerugian negara akibat korupsi yang terjadi dalam kurun 2013—2022 mencapai Rp129,101 triliun. Data tersebut bisa diakses di sini, di sini, dan di sini.

Baca juga artikel terkait PERIKSA FAKTA atau tulisan lainnya dari Alfitra Akbar, Alfons Yoshio Hartanto & Fina Nailur Rohmah

tirto.id - Periksa fakta
Penulis: Alfitra Akbar, Alfons Yoshio Hartanto & Fina Nailur Rohmah
Editor: Shanies Tri Pinasthi & Farida Susanty