tirto.id - Pada Selasa (12/12/2023), debat calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawpres) perdana dilangsungkan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Debat ini mempertemukan ketiga pasangan calon yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Dalam debat yang berlangsung sengit selama 120 menit ini, berbagai pernyataan dilontarkan oleh masing-masing capres. Berikut penelusuran data Tirto terhadap beberapa pernyataan di debat capres-cawapres perdana ini.
Anies Baswedan
Sesi III
Penelusuran: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional menunjukkan peningkatan dari 2021 ke 2022, baik dari aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Sementara itu, menurut data Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi pada 2022 stagnan dengan skor 6,71, sama seperti tahun sebelumnya, Namun, peringkat Indonesia secara global turun, dari 52 pada 2021 menjadi 54 di tahun 2022.
Prabowo Subianto
Sesi I
Penelusuran: Berdasarkan data BPS, dibandingkan November 2022 (ketika inflasi tahunan 5,42 persen), inflasi tahunan pada November 2023 sudah turun ke 2,86 persen. Menurut Bank Indonesia (BI), inflasi bulan November 2023 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 3,0±1%.
Sesi II
Berdasarkan data World Bank, pertumbuhan ekonomi tertinggi di masa Jokowi ada di tahun 2022 (5,3%). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia ada di tahun 1968 (10,9%) dan 1980 (10%).
Ganjar Pranowo
Sesi I
Penelusuran: Kementerian Kesehatan pada Maret 2023 lalu sempat mengakui kalau akses kesehatan memang belum merata. Terdapat 171 kecamatan tanpa puskesmas dan 3 kabupaten tanpa rumah sakit.
Sesi I
Penelusuran: Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat penetrasi internet di Indonesia baru mencapai 78,19 persen pada 2023 atau 215.626.156 jiwa dari total populasi sebanyak 275.773.901 jiwa. Meski begitu, penetrasi internet di tahun 2023 meningkat 1,17 persen dari tahun sebelumnya.
Sesi V
Penelusuran: Pada 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PPHAM) di Istana Merdeka. Dalam keterangannya, Presiden Jokowi mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam berbagai peristiwa.
Sesi III
Penelusuran: Berdasarkan data ICW, potensi kerugian negara akibat korupsi yang terjadi dalam kurun 2013—2022 mencapai Rp129,101 triliun. Data tersebut bisa diakses di sini, di sini, dan di sini.
Editor: Shanies Tri Pinasthi & Farida Susanty