tirto.id - Menjelang tahun pemilu 2024, tersebar sebuah video di Facebook dengan narasi bahwa lembaga bernama PBB, yang bisa dilihat sebagai singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat sebagai presiden selama tiga periode.
Video berdurasi 7 menit 19 detik tersebut dibagikan pada 14 Januari oleh laman Facebook bernama "Bagi Media Group" (tautan). Hingga 18 Januari, atau dalam 4 hari saja, video tersebut telah disaksikan hingga 338 ribu kali, mendapat 7,5 ribu komentar, serta reaksi dari 18 ribu pengguna Facebook.
Pada video tersebut, terdapat teks “VIRAL! JOKOWI DIDUKUNG PBB UNTUK 3 PERIODE! INDONESIA KAGET!”. Teks yang sama juga ditulis di deskripsi video. Kemudian, ada pula wajah narator video pada bagian kanan dan kiri video.
Apakah benar lembaga PBB mendukung Presiden Jokowi untuk menjabat selama tiga periode? Benarkah lembaga PBB yang dimaksud adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti yang kami asumsikan?
Penelusuran Fakta
Pertama, Tirto menelusuri pengunggah video. Laman Facebook "Bagi Media Group" mendeskripsikan diri mereka sebagai video creator dan situs media berita. Laman ini memiliki 7,7 ribu pengikut dan disukai 4,6 ribu akun per 18 Januari.
Tirto mengasumsikan laman Facebook ini ingin meniru perusahaan Media Group yang didirikan oleh Surya Paloh pada 16 Juli 2000 (sebelumnya sebagai Media Indonesia Group sejak 10 Agustus 1984).
Warna logo yang digunakan oleh laman Facebook ini juga hampir menyerupai warna logo Media Group. Logonya juga menyerupai logo Partai Nasdem yang juga diketuai Surya Paloh.
Kami melakukan pencarian terhadap “Bagi Media Group” melalui situs Dewan Pers. Hanya saja, tidak ada informasi mengenai “Bagi Media Group” dalam database Perusahaan Pers yang dimiliki Dewan Pers. Dengan demikian, mereka bukanlah perusahaan yang terafiliasi dengan Dewan Pers.
"Bagi Media Group" juga memiliki saluran YouTube dengan nama Bagi Media. Di YouTube, mereka memiliki 32,9 ribu pengikut. Saluran YouTube ini juga membagikan video dukungan PBB terhadap Jokowi. Pada thumbnail video, juga ada foto Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres. Hampir mirip dengan thumbnail video unggahan Facebook yang menunjukkan Jokowi sedang bersalaman dengan Guterres.
Tirto juga menyaksikan seluruh isi video. Pada bagian awal, narator menyebutkan bahwa RI diklaim geger karena Sekjen PBB menegaskan bahwa hanya Jokowilah yang pantas menjadi presiden pada 2024. Video pun menunjukkan footage Jokowi bersalaman dengan Guterres.
Selanjutnya, video menampilkan footage Rapat Koordinasi Nasional Partai Bulan Bintang (PBB) di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu, 11 Januari 2023.
Diketahui pada kesempatan itu, yang juga ditampilkan video, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor mengatakan, "Saya sudah ngomong sama PBB seluruh Indonesia, bukan PBB dunia nih Bapak Presiden. Yang paling cocok memimpin kita saat ini hanya Bapak Joko Widodo. Selebihnya belum ada, karena kami belum putuskan siapa."
Kami mengonfirmasi bahwa yang menyampaikan kalimat tersebut adalah Afriansyah melalui berita Tempo pada 11 Januari 2023.
Menurutnya, jika undang-undang bisa secara konstitusional melanggengkan kekuasaan Jokowi, PBB pasti akan memilih kembali sang presiden.
"Karena apa? Semua calon presiden yang disebutkan ini omdo (omong doang)," lanjut Afriansyah lagi.
Presiden Jokowi yang hadir pada acara tersebut hanya tertawa dan menggelengkan kepala, yang juga ditampilkan di video. Presiden sendiri juga memberi kata sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut, seperti diinformasikan situs Sekretariat Kabinet RI (Setkab).
Kemudian, video tersebut menampilkan Sekjen PBB Antonio Guterres bersalaman dengan Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan beberapa orang lainnya. Kemudian, kesemua kelompok pemerintahan, termasuk Jokowi, Menlu, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani duduk bersama Antonio Guterres dan beberapa orang lainnya dan merapatkan suatu hal.
Tirto mengecek gambar-gambar pada bagian video ini melalui mesin pencari gambar, YanDex. Kami pun diarahkan ke berita dari Antaranews pada 3 November 2019. Dalam sebuah video dari Antara, Presiden Jokowi terlihat bersalaman dengan Antonio Guterres. Kemudian Guterres lanjut menyalami Menlu Retno Marsudi.
Pada pertemuan tersebut, Presiden Jokowi membahas isu krisis kemanusiaan di Rakhine State Myanmar dan Palestina dalam pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB Antonio Guterres. Pada pertemuan tersebut Jokowi menyatakan kesiapan Indonesia untuk turut berkontribusi dalam penyelesaian masalah di dua negara yang sedang memiliki konflik tersebut.
Meski narasi bahwa PBB sebagai lembaga dunia diklaim mendukung agar Jokowi tiga periode, tidak ada footage seperti yang dimaksud disampaikan secara langsung oleh Antonio Guterres. Hanya narasi dari narator yang menyampaikan hal demikian.
Selanjutnya, ada pula klaim wacana dari DPR dan MPR mengenai tiga periode bagi Jokowi. Sebetulnya, isu mengenai Jokowi 3 Periode ini sempat muncul pada akhir Desember lalu. Waktu itu, isu dibawa oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet, seperti dilaporkan Tempo.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, meski Bamsoet menyampaikan demikian, tahapan pemilu akan tetap berjalan.
"Apa yang disampaikan Pak Bamsoet itu mungkin merespon keadaan terkini dan mungkin juga karena ada diskusi-diskusi tentang situasi ke depan. Namun pada saat ini, DPR RI dan KPU serta pemerintah masih tetap jalan dalam proses tahapan yang sudah disepakati," ujar Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Desember 2022.
Jokowi sendiri pernah membahas isu ini pada Agustus 2022. Ia pun blak-blakan tak melarang wacana presiden menjabat tiga periode. Hal itu ia ungkapkan merespons dukungan yang dilontarkan para pendukungnya dalam forum Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia pada Agustus 2022 lalu di Bandung, Jawa Barat.
Dilaporkan Kompas, menurut Jokowi mengemukanya wacana jabatan tiga periode untuk seorang presiden merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi. Ia juga mengemukakan bahwa wacana-wacana perpanjangan masa jabatan presiden tak berbeda dengan desakan publik agar presiden diganti atau mengundurkan diri.
"Itu kan tataran wacana. Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat, orang kalau ada yang ngomong 'ganti presiden' kan juga boleh, ya enggak? 'Jokowi mundur' kan juga boleh," kata Jokowi, menukil Kompas.
Mengenai isu tiga periode ini, Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo memberi tanggapan. Menurut Benny wacana presiden 3 periode itu hanyalah ilusi.
"Presiden tiga periode itu seperti teori komunikasi mencari panggung dan itu hanya ilusi karena secara konstitusi tidak mungkin," jelas Benny, menukil situs Bpip.go.id.
Video juga menyebutkan pernyataan ketua relawan Pro Jokowi (Projo) sekaligus penanggung jawab Musyawarah Rakyat (Musra) Budi Arie Setiadi bahwa pihaknya tak bisa menghalangi keinginan masyarakat yang menyerukan bahwa Jokowi layak menjabat tiga periode.
Tirto juga mencari tahu masyarakat yang bagaimana yang dimaksud oleh Budi Arie. Pencarian Google pun dilakukan. Dengan ini, kami menemukan bahwa masyarakat yang dimaksud Budi Arie adalah relawan Jokowi sendiri yang jadi anggota Musra di Bandung pada Agustus 2022.
"Seruan tiga periode merupakan sebuah aspirasi dan bentuk kecintaan rakyat dan relawan kepada Pak Jokowi. Aspirasi itu sah-sah saja," ujar Budi Arie (29/8/2022), seperti diberitakan Kompas.
Selanjutnya, narator video juga menyampaikan hasil Musra di Nusa Tenggara Timur (NTT) dimana masyarakat juga mendukung Jokowi. Namun, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Musra yang dimaksud merupakan forum Musra Indonesia yang diikuti para pendukung Jokowi sendiri.
Bagian akhir video yang menyebutkan tentang Musra di NTT sendiri mengambil berita Suara.com pada 20 Desember 2022. Narator hanya membacakan berita dari Suara.com dan juga komentar dari ketua relawan Projo Budi Arie.
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, PBB yang dimaksud dalam mendukung Jokowi 3 periode adalah Partai Bulan Bintang, bukan lembaga perdamaian dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sementara itu, banyak narasi yang disampaikan narator bahwa rakyat ingin Jokowi tiga periode. Namun rakyat yang dimaksud terbatas pada pendukung Jokowi yang datang ke forum Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia saja.
Dengan demikian, informasi yang mengklaim bahwa sekjen PBB mendukung Jokowi tiga periode bersifat missing context atau dapat menyesatkan tanpa tambahan informasi/konteks yang sesuai.
Editor: Farida Susanty
