tirto.id - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebutkan baru 19 provinsi di Indonesia yang mampu melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara 100 persen.
Ia pun tidak menampik bahwa masih ada provinsi yang belum siap untuk beralih dari ujian nasional (UN) dengan menggunakan kertas ke komputer.
Di beberapa provinsi lainnya, Muhadjir menilai kesiapannya sudah berkisar 80-90 persen. Sementara penerapan UNBK untuk SMA/SMK paling rendah sekitar 60 persen, dan mayoritas di daerah pinggiran.
“Daerah pinggiran itu yang belum terjangkau oleh listrik dan jaringan internet, serta pengiriman bahan-bahan untuk belajar dan ujian terkendala,” kata Muhadjir di SMK Negeri 29 Jakarta pada Senin (2/4/2018).
Oleh karena itu, Muhadjir mengklaim pemerintah bakal memberikan perhatian khusus bagi daerah-daerah tersebut. Salah satunya, seperti yang terjadi di Kabupaten Morotai dan Kabupaten Taliabu, Maluku.
Untuk di Kabupaten Taliabu misalnya, Muhadjir mengatakan pendistribusian keperluan untuk UN perlu kerja ekstra. Adapun proses pendistribusian ke sana memakan waktu sampai dua hari lamanya dengan menggunakan kapal dari Ternate.
“Saya minta Kabalitbang [Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud] bahwa satu bulan sebelum UN dilaksanakan, soal-soal terutama yg berbasis kertas sudah berada di lokasi. Aman di bawah pengawasan pihak aparat,” jelas Muhadjir.
Tak hanya itu, Muhadjir juga memerintahkan agar pemerintah daerah tidak menyeragamkan pelaksanaan UN menjadi berbasis kertas.
Ia mengaku masih menemui sekolah-sekolah di satu wilayah yang sebetulnya sudah mampu UNBK, namun masih harus menggunakan kertas karena faktor kebijakan pemerintah daerahnya.
“Kalau memang pemerintah daerah menetapkan UN berbasis kertas, sekolah-sekolah yang sudah siap UNBK harus dibolehkan,” kata Muhadjir lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Muhadjir mengatakan penerapan UNBK untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih relatif lebih rendah karena faktor lokasi. “Karena SMP masih banyak yang di remote area,” ungkapnya.
Apabila untuk SMA/SMK persentase rata-rata transisinya tinggal 10 persen, maka untuk di level SMP masih sekitar 20-30 persen. Muhadjir pun berjanji akan mulai meningkatkan penerapan UNBK, baik di SMA/SMK dan SMP, hingga mencapai 100 persen pada tahun ini.
Sementara itu terkait pelaksanaan UNBK di tingkat SMK yang berlangsung pada 2-5 April 2018, Muhadjir bilang belum mendapatkan laporan kendala dari daerah. Ia turut menjamin tidak akan ada masalah pada fasilitas komputer dan jaringan internet yang digunakan selama UNBK.
“Kita juga sudah kerja sama juga dengan ICW [Indonesia Corruption Watch] dan Ombudsman untuk melakukan pengawasan di lapangan,” ujar Muhadjir.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yuliana Ratnasari
