tirto.id - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menegaskan keluarga korban bencana tsunami Selat Sunda tidak semestinya mengeluarkan uang untuk mengambil jenazah. Sutopo memastikan seluruh biaya ditanggung pemerintah.
“Tidak ada [keluarga] korban jenazah langsung dimintai biaya. Terkait dengan bencana, semuanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi dalam penanganannya, semua free,” kata Sutopo saat jumpa pers di kantornya di Jakarta, Jumat (30/12/2018).
Pernyataan Sutopo ini dalam rangka merespons kabar tentang seorang staf di Rumah Sakit Dradjat Prawiranegara, Serang, Banten, yang memalak keluarga korban bencana. Kejadian tersebut dialami Badiamin Sinaga, warga Klender, Jakarta Timur, ketika hendak mengambil tiga jenazah kerabatnya.
Diberitakan Antara, kasus ini sudah selesai setelah Polda Banten menetapkan tiga tersangka. Seorang tersangka disebut merupakan aparatur sipil negara (ASN), sedangkan dua lainnya karyawan biasa.
Alih-alih mengeluarkan duit untuk mengurus jenazah, Sutopo mengatakan keluarga korban harusnya mendapat santunan senilai Rp15 juta. Santunan itu akan diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada ahli waris masing-masing korban.
Jika merujuk pada data yang dihimpun BNPB hingga Jumat (28/12) siang, Kemensos bertanggung jawab terhadap ahli waris 426 korban jiwa.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menegaskan santunan itu pasti diberikan. Hanya saja, sampai saat ini ahli waris yang dapat masih bisa dihitung jari.
“Betul, semua [korban] akan diberikan santunan ahli waris,” kata Harry melalui pesan singkat kepada reporter Tirto, Ahad (30/12/2018) kemarin.
Sejauh ini, kata Harry, Kemensos baru menyerahkan santunan kepada sembilan keluarga korban dengan dana yang sudah tersalurkan sebesar Rp135 juta.
Harry menyebut uang santunan yang sudah keluar masih jauh lebih kecil dibanding total bantuan yang telah mereka alokasikan hingga Ahad kemarin. Jumlahnya sudah mencapai Rp2,84 miliar.
Dana tersebut dialokasikan untuk beberapa pos. Untuk bantuan logistik ke Banten dan Lampung, masing-masing disalurkan Rp1,42 miliar dan Rp1,18 miliar. Ada pula uang untuk pembelian alat-alat dapur yang jumlahnya Rp33,5 juta dan bahan makanan sebesar Rp70 juta.
Masih Didata
Sementara itu, Wakil Kepala Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang, Saeful Bahri, mengatakan belum ada satu pun warganya yang mendapat santunan.
Meski demikian, ia mengaku sudah mendengar kabar soal penyaluran bantuan dan saat ini sedang mendata jumlah korban untuk selanjutnya diserahkan ke Kemensos melalui Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK).
“Saat ini sedang didata karena mereka meminta data warga sini yang meninggal. Setelah didata dan semua persyaratan dipenuhi, barulah diteruskan ke TKSK itu,” kata Saeful kepada reporter Tirto. Sejumlah persyaratan yang diminta itu adalah KTP, Kartu Keluarga (KK), surat keterangan ahli waris, serta surat keterangan kematian korban.
Di luar santunan untuk keluarga korban meninggal, Saeful bilang bantuan dari pemerintah pusat terus mengalir. Di antaranya dapur umum, bahan pangan, dan pakaian.
“Tapi memang kami perlu mengantisipasi kebutuhan beras. Karena kan di sini masih pada mengungsi, sementara kami pasti setiap hari perlu makan. Pemerintah sendiri belum ada kepastian kapan pengungsi bisa pulang, bisa aman lagi,” jelas Saeful.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Abul Muamar
