tirto.id - Sekjen PSSI, Azwan Karim, menegaskan bahwa sebagian besar anggotanya menolak wacana digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) yang selama ini diserukan oleh pihak-pihak yang kontra dengan federasi sepakbola nasional itu. Azwan Karim pun enggan memberi tanggapan lebih jauh tentang wacana KLB tersebut.
“Di situasi ini, anggota kami mayoritas menolak KLB. Semua ada aturannya, tidak asal kongres. Saya tidak mau komentar lebih dalam lagi terkait dengan KLB,” elak Azwan Karim di Kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Para pemilik suara PSSI terdiri dari Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI, perwakilan klub Indonesia Super League (ISL), dan perwakilan klub Divisi Utama. Sebelumnya, perwakilan ketiga pihak tersebut baru saja dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan perkembangan terbaru soal pesepakbolaan nasional yang hingga kini dibekukan sekaligus mendapat sanksi dari konfederasi sepakbola dunia atau FIFA.
Opsi menggelar KLB muncul dari pertemuan tersebut sesuai dengan kegelisahan hati para pemilik suara PSSI yang ingin pesepakbolaan nasional kembali pulih dan lepas dari orang-orang yang bermasalah. Untuk itu, di KLB PSSI usulan para pemilik suara juga mengandung agenda khusus untuk melakukan pergantian kepengurusan yang saat ini masih dikendalikan oleh La Nyalla Mattalitti.
Imam Nahrawi selaku Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) menyepakati pendapat Azwan Karim jika ingin menyelenggarakan sebuah perubahan memang tak mudah. Perubahan yang ia maksudkan didasarkan pada kesamaan tujuan dari para pemilik suara dan para pemilik suara itulah pihak-pihak yang mampu melakukan perubahan yang diinginkan.
Imam juga menegaskan bahwa usulan KLB di hadapan Presiden Jokowi murni inisiatif dari para pemilik suara sendiri meskipun sebelumnya ada keputusan terkait dengan direstuinya ajang Indonesia Soccer Championship (ISC) 2016. Pria asal Bangkalan, Madura, tersebut juga menyoroti kasus yang sedang menimpa La Nyalla dan membuat usulan KLB makin menguat.
“Kalau kepercayaan dari presiden tidak dilaksanakan maka pemerintah akan mengambil langkah lebih tegas. Jika Asprov dan pemilik suara lainnya sehati, tidak butuh waktu lama untuk melakukan perubahan. Mungkin dua tiga bulan. Yang jelas kita berubah ke arah yang lebih baik itu penting,” pungkas Imam. (ANT)
