Masalah yang Tertinggal Setelah Dua Stafsus Milenial Jokowi Mundur

Meski Belva Devara dan Andi Taufan mundur dari staf khusus 'milenial' Jokowo, masalah 'skandal' surat relawan desa dan proyek Kartu Prakerja belum tuntas.

Penulis: Zakki Amali

Terbit 25 Apr 2020 07:00 WIB,

Waktu baca ±5 menit

Presiden Joko Widodo mengumumkan Staf Khusus 'Milenial' di Istana Merdeka Jakarta, 21 November 2019. Mereka adalah (dari kiri ke kanana): Andi Taufan Garuda Putra, Ayu Kartika Dewi, Adamas Belva Syah Devara, Putri Indahsari Tanjung, Aminuddin Ma'ruf, Billy Gracia Yosaphat Mambrasar, Angkie Yudistia. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz

tirto.id - Dalam sepekan, dua staf khusus ‘milenial’ mengumumkan pamit dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Keduanya Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra.

Mereka telah mengajukan pengunduran diri pekan lalu ke Presiden Joko Widodo, yang beberapa hari kemudian disetujui Jokowi.

Semalam, Presiden Joko Widodo buka suara setelah dua stafsusnya mundur sembari menyebut memahami alasan keduanya pamit meski tak menyebut soal ‘konflik kepentingan’ yang disuarakan publik.

Jokowi mendoakan agar dua bekas pembantunya sukses di bidang masing-masing. Ia juga berterima kasih atas kerja keras stafsus, “Mereka telah banyak membantu saya bersama-sama dengan staf khusus lainnya membuat inovasi di berbagai sistem pelayanan publik sehingga lebih cepat dan efektif.”

Dengan demikian, stafsus milenial Jokowi saat ini ada lima. Mereka adalah perumus Gerakan Sabang Merauke, Ayu Kartika Dewi; peraih beasiswa kuliah di Oxford, Billy Gracia Yosaphat Mambrasar; CEO dan pendiri Creativepreneur, Putri Indahsari Tanjung; pendiri dan CEO Thisable Enterprise, Angkie Yudistia; dan mantan Ketua PMII Aminuddin Ma'ruf.

Mundurnya dua stafsus 'milenial' Jokowi masih menyisakan persoalan di tengah sorotan ada dugaan konflik kepentingan.

Andi Taufan mengirimkan surat bertanggal 1 April 2020 dengan kop Sekretariat Kabinet kepada camat di Pulau Jawa, Sulawesi, hingga Sumatera bahwa PT Amartha, perusahaan miliknya, akan mengedukasi COVID-19 dan memfasiliasi kebutuhan APD di daerah.

Surat itu bocor ke publik beberapa hari kemudian dan dikecam karena posisi Andi Taufan sebagai stafsus, yang tidak punya kewenangan struktural di pemerintahan, berpotensi melakukan maladministrasi dengan menyalahi prosedur birokrasi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar tak mengakui ada kerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek meski ia tahu surat Andi Taufan ditembuskan ke kementerian yang dipimpinnya.

Kemendes memang punya program relawan desa untuk penanggulangan COVID-19. Namun, tak terlibat dengan program dari perusahaan milik Andi Taufan, ujarnya.

Kantor Staf Presiden hanya menyebut sudah ada teguran keras kepada Andi tanpa disertai sanksi.

Saat mengumumkan pengunduran diri, Andi Taufan tak menyinggung ada potensi konflik kepentingan. Ia bilang terima kasih kepada Jokowi yang memberi jabatan sebagai stafsus dan tetap memuji presiden sebagai pekerja keras, pemimpin yang tulus dan berdedikasi.

“Begitu banyak pelajaran berharga yang saya petik. Saya pun tidak luput dari berbagai kekurangan. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi lebih baik," katanya, kemarin.

Kendati sudah resmi mundur, tak jelas bagaimana potensi konflik kepentingan itu diselesaikan. Hal sama juga terjadi saat Belva Devara yang pamit lebih dulu dari Andi Taufan.

Polemik Kartu Prakerja: Tanpa Tender & PMA

Belva mundur di tengah polemik keterlibatan Ruangguru sebagai satu dari delapan mitra pelatihan Kartu Prakerja. Proyek pelatihan untuk penerima Kartu Prakerja mendapatkan sorotan tajam karena saat ini pemegang Prakerja justru memerlukan dana tunai karena imbas pandemi COVID-19 sulit mendapatkan pekerjaan. Selain Ruangguru, ada Tokopedia, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Kemenaker, dan Pijar mahir.

Belva sama dengan Taufan dalam mengungkapkan alasan undur diri dengan menafikan ada potensi konflik kepentingan. Alasan Belva mundur karena “tidak ingin mengganggu konsentrasi penanganan COVID-19.”

Belva membantah ada konflik kepentingan dengan alasan, "penentuan mitra dilakukan independen oleh Kemenko Perekonomian dan PMO tanpa intervensi siapa pun," tulisnya dalam utas Twitter. Ia menyebut delapan mitra Kartu Prakerja "mengikuti proses seleksi dari akhir tahun 2019 yang dibuka untuk umum."

Masalahnya, kesahihan pernyataan Belva dapat diragukan karena, menurut Rudy Salahuddin, kerja sama mitra pelatihan Kartu Prakerja tidak melalui lelang alias penunjukan langsung. Salahudiin adalah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dari Kemenko Perekonomian. Alasan tanpa tender, ujar Salahuddin, merujuk Perpres Nomor 36 tahun 2020 yang menyebut untuk pertama kali proyek pemerintah bisa penunjukan langsung karena keterbatasan waktu dan tes program serta kondisi kedaruratan penanganan COVID-19.

Salahuddin menolak penunjukan mitra menguntungkan sebagian pihak. “Kami akan buka seluas-luasnya. Silakan siapa yang mau jadi mitra itu sesuai mekanisme dan aturan yang ditetapkan,” katanya kepada Tirto.

Kejanggalan lain Perpres 36/2020 diundangkan pada 28 Feb 2020. Manajemen Pelaksana alias PMO dibentuk pada 17 Maret 2020. Permenko Prakerja 3/2020 diundangkan pada 27 Maret 2020.

Lalu, apa landasan Belva menyebut "proses seleksi dari akhir tahun 2019"?

Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky membenatkan Kemenko Perekonomian dan Kepala Staf Presiden mengundang para mitra pada akhir 2019, tetapi pertemuan itu menurutnya "bersifat diskusi". Ia berkata rapat itu untuk menginformasikan rencana implementasi Kartu Prakerja dan menawarkan kerja sama dengan platform-platform yang dapat memberikan jasa marketplace untuk pelatihan.

“Saya tidak bisa berkomentar atas persepsi yang bersangkutan [Belva] sebagai suatu proses seleksi,” tambahnya.