tirto.id - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan hingga kini belum ada tenaga ahli asli Papua yang duduk sebagai pimpinan di PT Freeport Indonesia. "Hingga kini kita masih kesulitan mencari orang Papua yang memiliki kemampuan untuk memimpin PT Freeport Indonesia," kata Luhut Pandjaitan di Jayapura, Senin (28/3/2016) malam.
Untuk itu Menkopolhukam meminta Gubernur Papua segera menyiapkan sumber daya manusia yang handal agar nantinya dapat memimpin PT Freeport Indonesia.
Luhut mengatakan, untuk mengatasi hal itu, saat ini pemerintah sedang membuat program beasiswa khusus untuk jurusan sains atau teknologi, tetapi tidak untuk jurusan politik, sebab menurutnya, saat ini masyarakat Papua sudah banyak yang berpolitik.
Menurut Luhut, bila program beasiswa itu tidak segera direalisasikan, maka akan sulit bagi Papua untuk menjadi tuan di tanahnya sendiri karena tidak ada yang menempati jabatan yang berkaitan dengan bidang tersebut dalam perusahaan.
Dalam kunjungannya ke Papua, Menkopolhukam dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pos Batas Lintas Negara (PLBN) Skouw yang berada di perbatasan Republik Indonesia (RI) -Papua Nugini. Dalam agenda itu Menkopolhukam didampingi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso pada Selasa, (29/3/2016).
Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD Mimika Atimus Komangal mendukung gagasan putra asli Papua untuk menjadi presiden direktur (presdir) PT Freeport Indonesia menggantikan Maroef Sjamsoeddin yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu.
“Perusahaan ini sudah lebih dari 40 tahun beroperasi di Papua, tapi sampai sekarang belum ada anak Papua yang menduduki jabatan presdir Freeport,” kata Atimus seperti yang dilansir Kantor Berita Antara pada Jumat (25/3/2016).
Atimus menilai, tidak mungkin orang Papua terus menjadi penonton. Kali ini harus anak Papua yang pegang jabatan Presdir Freeport.
“Itu harga mati,” ungkapnya.
Ia berharap gagasan untuk mengorbitkan putra asli Papua memimpin Freeport mendapat dukungan penuh dari pemerintahan. Pasalnya, meski pemilihan jabatan Presdir Freeport melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), namun penentu terakhir biasanya berada di tangan pemerintah.
“Saya kira pemerintah tentu memberikan kesempatan kepada anak-anak daerah Papua untuk bisa memimpin Freeport,” katanya. (ANT)
