Menuju konten utama

Komite Pemilih Desak DPD Lebih Aktif Advokasi Persoalan Daerah

Komite Pemilih Indonesia (TePI) menilai DPD RI belum optimal dalam mengadvokasi sejumlah persoalan daerah.

Komite Pemilih Desak DPD Lebih Aktif Advokasi Persoalan Daerah
Mantan Anggota KPU 2004-20017 Valina Singka Subekti (tengah) bersama Koordinator Koalisi Save DPD Yuda Erlang (kiri) dan Peneliti Senior Formappi Lucius Karus (kanan) memberikan paparan pada acara diskusi bertajuk "Mengembalikan Marwah dan Kehormatan DPD RI" di Jakarta, Minggu (11/2/2018). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

tirto.id - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow mengkritik para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang kerap mengeluhkan minimnya kewenangan lembaga tinggi negara ini.

"Berdasarkan pengalaman-pengalaman saya kalau berinteraksi dengan mereka selalu keluhan mereka soal kewenangan. Seolah-seolah mereka ingin mengatakan selama ini mereka enggak bisa melakukan apa-apa karena kewenanagannya terbatas. Menurut saya itu cari-cari alasan saja," ujar Jeirry dalam Diskusi bertajuk "Mengembalikan Marwah dan Kehormatan DPD RI" di Cikini, Jakarta pada Minggu (11/2/2018).

Menurut dia, DPD sebaiknya mengoptimalkan dahulu kewenangannya. "Dari awal saya bilang jangan bicara soal kewenangan. Sudah mentoklah karena itu harus bicara di DPR, sedangkan DPR enggak mau bicara," ujarnya. "Dia (DPD) bisa kalau dia (DPD) mau (optimalkan wewenang)."

Dia mencontohkan DPD tak terlihat berperan banyak untuk mengadvokasi persoalan Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua.

"Sekarang apa yang bisa direkomendasikan DPD untuk kasus itu?" Kata Jeirry.

Dia menambahkan seharusnya terkait kasus wabah gizi buruk di Asmat banyak gerakan yang bisa dilakukan oleh DPD dengan menjalin kerja sama dengan kementerian terkait.

"Mungkin selama ini ada komunikasi dengan kementerian tertentu, tapi outputnya kan enggak pernah kita lihat. Itu menjadi bagian dari sesuatu yang harusnya disampaikan," ucapnya.

Dia menyarankan DPD lebih kreatif untuk mengadvokasi persoalan di daerah agar menjadi perhatian pemerintah pusat. Jeirry berpendapat para anggota DPD perlu lebih sering mendatangi daerah yang mereka wakili.

Menurut dia, jika orientasi DPD adalah persoalan daerah maka, ada baiknya para anggota DPD bermukim di daerah. Kalau pun tetap berada di Jakarta, seharusnya para anggota DPD lebih banyak waktu untuk turun melihat kondisi di daerah secara langsung.

"Kalau dia (anggota DPD) bisa tinggal di sana (daerah) lebih baik. Di daerah itu kan ada kantor DPD-nya. Mereka punya kantor juga, coba datang ke sana," kata dia.

Baca juga artikel terkait DPD RI atau tulisan lainnya dari Shintaloka Pradita Sicca

tirto.id - Politik
Reporter: Shintaloka Pradita Sicca
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Addi M Idhom