Menuju konten utama

Komisi I: Menlu Desak Myanmar Buka Akses Media Internasional

Komisi I DPR RI meminta kepada Menlu Retno untuk mendesak Pemerintah Myanmar membuka akses media internasional agar dapat mendapatkan akses meliput krisis Rohingya.

Komisi I: Menlu Desak Myanmar Buka Akses Media Internasional
Peserta Aksi protes Tragedi Rohingya Myanmar menunjukkan poster seruan atas Tragedi Rohingya Myanmar di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (3/9). Tirto.id/Arimacs Wilander.

tirto.id -

Komisi I DPR telah bertemu secara informal dengan Menlu Retno Marsudi sebelum keberangkatannya ke Myanmar untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi. Mereka meminta kepada Retno untuk mendesak Pemerintah Myanmar membuka akses media internasional terkait konflik Rohingya.
"Ini kan banyak isu yang macam-macam menyebar di Indonesia. Dan itu membuat banyak kekisruhan. Maka dari itu sebaiknya pemerintah Myanmar membuka akses media," kata Anggota DPR Komisi I Dave Laksono, di Komplek DPR Senayan, Senin (4/9/2017).
Menurut Dave, Indonesia sebagai satu-satunya pihak yang diterima oleh pemerintah Myanmar mempunyai kesempatan besar untuk mendorong terjadinya hal itu.
"Kalau ada akses media, informasi tidak akan hanya sepihak dari mereka saja," kata Dave.
Pemerintah Myanmar sendiri dalam kasus Rohingnya mengklaim tidak melakukan genosida. Aksi kekerasan terhadap muslim Rohingya dianggap oleh pemerintah Myanmar sebagai tindakan melawan kelompok yang mereka sebut sebagai teroris Bangladesh.
Bahkan, Aung San Suu Kyi pun menolak dengan tim pencari fakta dari Dewan HAM PBB untuk menyelidiki fakta-fakta terkait krisis kemanusiaan Rohingya di Rakhine.
Selain soal keterbukaan akses peliputan bagi media internasional, Dave juga menyatakan Komisi I meminta Menlu Retno untuk mendesak pemerintah Myanmar memberi akses bagi Palang Merah Dunia untuk memberi bantuan kemanusiaan di sana.
"Kalau dari berita itu kan banyak yang terbunuh, ibu-ibu dan anak-anak juga banyak yang membutuhkan bantuan kesehatan," kata Dave.
Selanjutnya, Komisi I pun meminta kepada Menlu agar mendorong negara-negara ASEAN lainnya untuk mengadakan rapat khusus soal Rohingya.
"Ini bukan intervensi. Tapi ini bagian dari nilai ASEAN Community," kata Dave. "Tunggu saja hasilnya 10 hari lagi," sambungnya.
Sementara itu, anggota Komisi I Asril Tanjung menyatakan pujian bagi pemerintah yang menjadi terdepan dalam menanggapi kasus Rohingya.
"Dunia telah menyebut kita pelopor dalam membantu Rohingya. Ini kinerja yang sangat bagus dari pemerintah," kata Asril di Komplek DPR Senayan.
Asril pun menyatakan selain bertemu dengan Aung San Suu Kyi, Menlu Retno pun akan menemui pemerintah Bangladesh untuk membahas pengungsi Rohingya.
"Kami juga mendukung langkah itu. Itu sudah sesuai dengan usulan kami untuk memperhatikan pengungsi Myanmar," kata Asril.
Perlu diketahui, pagi tadi Menlu Retno telah tiba di Myanmar dan akan langsung bertemu dengan penasehat negara Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Baca juga: Menlu Retno Bertemu Petinggi Myanmar Bahas Rohingya Hari Ini

Baca juga artikel terkait ROHINGYA atau tulisan lainnya dari M. Ahsan Ridhoi

tirto.id - Politik
Reporter: M. Ahsan Ridhoi
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Maya Saputri