tirto.id - Sejak era Orde Baru sampai hari ini, September adalah bulan di mana isu komunisme kembali dibicarakan secara luas. Sejumlah elite politik dan militer membicarakan komunisme seolah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dibubarkan pada 1966 masih dan akan terus hidup.
Ada satu hal belakangan kembali muncul dalam histeria itu: pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI—selanjutnya G30S/PKI. Pada Minggu (29/9), SCTV menayangkan film tersebut dalam program "Film Layar Lebar".
“Dalam rangka memperingati hari #G30SPKI, SCTV menayangkan #FilmLayarLebar "Pengkhianatan G30S/PKI" yang siap untuk kamu saksikan. Yuk, ketahui sejarahnya! Minggu, 29 September, pkl 12.00 WIB,” demikian tulis SCTV lewat akun Twitter resminya.
SCTV tak sendirian. Stasiun televisi swasta lainnya yang juga menayangkan film G30S/PKI ialah TV One. Di TV One, film tersebut ditayangkan pada Senin (30/9) pukul 21.00 WIB.
Dilarang Karena Tak Selaras dengan Reformasi
Dirilis pada 1984, film G30S/PKI disutradarai oleh Arifin C. Noer dan diproduksi Pusat Produksi Film Negara (PPFN) yang dikomandoi Gufran Dwipayana. Bahan-bahan sejarah dari film ini dipasok oleh Nugroho Notosusanto, yang saat itu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan film tersebut sekitar Rp800 juta sampai Rp1 miliar. Tergolong jumbo di era Orde Baru. Sementara pemain yang terlibat mencapai ratusan orang, ditambah figuran yang jumlahnya puluhan ribu. Arifin sendiri menggarap film ini selama kurang lebih dua tahun.
Setelah produksi selesai, G30S/PKI masuk bioskop. Pelajar diwajibkan menonton. Mengutip Kompas (21/11/1984), film ini berhasil menghidupkan kembali distributor-distributor di luar daerah yang hampir bangkrut.
Pemerintah Orde Baru menjadikan G30S/PKI film yang wajib diputar di stasiun televisi publik dan swasta setiap 30 September.
Pasca-reformasi, kebijakan penayangan wajib G30S/PKI dihapus. Menurut laporan Tempo, setidaknya ada tiga tokoh sentral yang berperan menghentikan pemutaran rutin G30S/PKI, yakni Juwono Sudarsono (Menteri Pendidikan), Yunus Yosfiah (Menteri Penerangan), dan Saleh Basarah (Marsekal Udara).
Dua bulan usai Soeharto lengser, Saleh menghubungi Juwono dan menyatakan keberatannya akan pemutaran wajib G30S/PKI.
“Beliau keberatan karena film itu mengulang-ulang keterlibatan perwira AURI pada peristiwa itu [30 September],” kenang Juwono kepada Tempo pada 2012 silam.
Setelah mempertimbangkan keberatan Saleh, Juwono meminta kepada para ahli sejarah guna meninjau ulang kurikulum pelajaran sejarah tingkat SMP dan SMA yang memuat peristiwa-peristiwa penting. Juwono ingin “informasi yang diterima siswa lebih berimbang”.
Sikap senada juga diambil Yunus Yosfiah. Ia menegaskan bahwa film-film seperti G30S/PKI, yang banyak memuat pengkultusan terhadap tokoh, tak lagi relevan dengan semangat reformasi. Maka dari itu, stasiun televisi—baik milik pemerintah maupun swasta—tak boleh menayangkan film bersangkutan per 30 September 1998.
Gantinya, Departemen Penerangan, bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, merilis film berjudul Bukan Sekadar Kenangan—yang terdiri dari tiga episode—garapan Tatiek Mulyati Sihombing. Propaganda anti-komunis masih terlihat dalam film ini, namun dibalut dengan perspektif yang lebih personal.
Kembali Dihidupkan
Situasi berbalik drastis dua tahun silam, manakala TNI—tepatnya Angkatan Darat—kembali menginstruksikan pemutaran film G30S/PKI untuk umum. Panglima TNI saat itu, Gatot Nurmantyo, memerintahkan seluruh jajaran TNI, dari tingkat Babinsa, Koramil, sampai Kodim, untuk menonton film tersebut sekaligus menyosialisasikannya kepada masyarakat luas.
“Perintah saya, mau apa memangnya?” ungkap Gatot ketika berada di Blitar (18/9/2017). Ia menambahkan bahwa dirinya tak peduli terhadap polemik yang muncul berkaitan pemutaran film G30S/PKI. “Biarin saja [ada polemik],” tegasnya.
Menurut Gatot, pemutaran film G30S/PKI adalah upaya TNI untuk meluruskan sejarah. Gatot ingin generasi muda dan para prajurit memahami “sejarahnya sendiri”—tentu versi Angkatan Darat.
“Kalau selama ini meluruskan sejarah, menceritakan sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini?” ucap Gatot. “Soal polemik, biarin sajalah. Tujuan kita tidak berpolemik, kok. Tujuan saya hanya untuk mengingatkan pada generasi muda, prajurit-prajurit saya juga tidak tahu itu.”
Langkah Gatot rupanya disambut sejumlah pihak. Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan, misalnya, berpendapat bahwa film G30S/PKI “penting untuk diputar kembali menjelang Hari Kesaktian Pancasila.”
“G30S/PKI itu banyak yang belum lahir. Saya saja masih berusia dua tahun saat itu. Sehingga pada posisi penyampaian informasi histori menjadi hak dari masyarakat untuk mengetahui detailnya,” ujar Taufik, di kompleks DPR, Senayan, Jakarta.
Perintah TNI bahkan dijalankan sejumlah lembaga lain. Tercatat, Dinas Pendidikan Kota Padang, Jambi, Mojokerto, Pekanbaru, hingga Tebing Tinggi mengeluarkan aturan yang memerintahkan pelajar menonton film G30S/PKI.
Meski begitu, aturan ini segera ditentang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Ia keberatan bila anak-anak sekolah diminta untuk menonton film PKI. Alasannya: banyak adegan kekerasan yang tak patut disimak.
“Kalau untuk pelajar tingkat SMA dan SMK memang dibolehkan, tapi untuk setingkat SD dan SMP tidak boleh,” terangnya, dikutip dari Antara Sumbar. “Ada standar sensor yang menerangkan film itu hanya bisa ditonton untuk dewasa.”
Sedangkan stasiun televisi swasta juga tak ingin kehilangan momentum untuk memutar film G30S/PKI. TV One, stasiun yang berafiliasi dengan politikus Aburizal Bakrie, misalnya, mengumumkan akan menayangkan film tersebut pada 29 September 2017. Tak lupa, TV One membuat poster publikasi yang disertai dengan embel-embel “eksklusif”.
“Karena sedang jadi perhatian dan perbincangan hangat di masyarakat atau sedang hot,” kata juru bicara TV One, Raldy Doy, mengenai alasan mereka memutar film G30S/PKI.
Presiden Jokowi memberikan tanggapan yang sedikit berbeda. Ia menyatakan tak melarang pemutaran G30S/PKI. Namun, menurutnya G30S/PKI perlu dibuat kembali dengan semangat milenial agar pesan sejarahnya “lebih mudah disampaikan.”
“Ya akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian,” ungkap Jokowi usai meninjau Jembatan Gantung Mangunsuko di Kecamatan Dusun, Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9/2017) seperti diberitakan Antara.
“Untuk anak-anak milenial yang sekarang tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka,” tambahnya. “Biar mereka mengerti tentang bahaya komunisme, biar mereka tahu juga mengenai PKI.”
Tepatkah Diputar (Lagi)?
Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo menyatakan pemutaran film G30S/PKI “sah-sah saja”. Menurutnya, film tersebut mencoba menggambarkan “fakta sejarah terkait situasi politik pada waktu itu.”
“Sebagaimana yang kita tahu, film tersebut sudah sering diputar di layar kaca. Dalam film tersebut, tidak ada upaya mengkampanyekan paham komunis. Dan film ini bisa menjadi salah satu referensi atas gambaran sejarah pada masa itu,” jelasnya ketika dihubungi Tirto. “Hanya pada bagian-bagian kesadisan dan merokok yang menjadi perhatian [kami].”
Pernyataan Mulyo tidak menyinggung konteks yang problematis dalam film itu. Film G30S/PKI dibuat dengan menggunakan sumber tunggal, yakni Angkatan Darat, dan tak membuka ruang pada sumber-sumber lain.
Kendati diklaim sejumlah pihak sebagai fakta sejarah, ada banyak penggambaran G30S/PKI yang melenceng dari fakta-fakta di lapangan. Salah satunya adalah adegan penyiksaan para perwira yang diculik. Autopsi yang berlangsung pada Oktober 1966 menyatakan tidak ada tanda-tanda penyiksaan pada tubuh jenazah.
Dalam perkembangannya, G30S/PKI memang dipakai sebagai alat propaganda untuk mengukuhkan rezim Soeharto. Namun, meski pemerintahan Soeharto sudah berakhir, pemerintah pasca-reformasi masih mempertahankan narasi usang tentang pembantaian 1965. Padahal, sudah banyak temuan baru seputar peristiwa tersebut yang dihasilkan oleh berbagai macam peneliti melalui riset panjang. Kebenaran dan metodologinya pun dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan menyiarkannya, kedua stasiun televisi tersebut [menjadi] bagian dari sebuah order yang berupaya memanipulasi sejarah,” kata Roy Thaniago, peneliti dari Remotivi, kepada Tirto. “Kalau televisi menyiarkan itu, mereka ikut dalam bagian yeng terus-menerus membodoh-bodohi masyarakat; mereka bagian dari rantai distribusi hoaks terbesar yang diciptakan negara ini.”
Psikolog anak Vera Ita Hadiwidjojo mengkritisi dampak tayangan kekerasan yang terdapat pada film tersebut. Vera berpendapat bahwa tayangan kekerasan umumnya dapat mengakibatkan “kecemasan serta ketakutan untuk anak-anak”. Menurutnya, anak-anak belum bisa berpikir secara kritis—sehingga cenderung menerima apa pun yang disodorkan sebuah film.
“Anak jadi belajar kekerasan sebagai cara memecahkan masalah atau konflik. Dan anak kehilangan kepekaan terhadap korban kekerasan karena sudah terbiasa melihat kekerasan,” terang Vera.
Jualan Elite Politik
Ramainya kabar mengenai pemutaran film G30S/PKI dua tahun lalu seperti merangkum histeria anti-komunis yang tengah melanda masyarakat Indonesia.
Terlepas dari fakta hampir seluruh praktik komunisme abad 20 telah runtuh antara 1989-1991, rumor seputar kebangkitan PKI terus muncul tiap September-Oktober—meski tak seorang pun bisa membuktikannya.
Rumor tersebut kemudian menjadi legitimasi aparat dan kelompok-kelompok sayap kanan untuk merepresi apa pun yang mereka anggap "kiri" atau "PKI". Merazia buku, membubarkan diskusi, hingga melarang pemutaran film tentang peristiwa 1965 yang bukan G30S/PKI adalah beberapa contohnya.
Narasi 'Komunisme Gaya Baru' merupakan wacana yang terus direproduksi dari waktu ke waktu. Dibumbui dengan hoaks, isu ini lantas menjelma ancaman politik, terutama selama pemerintahan Jokowi.
Jokowi sendiri juga tak luput dari serangan. Beberapa kali ia dituduh sebagai simpatisan PKI. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut sekitar 5,1 persen masyarakat percaya Jokowi adalah PKI (PDF).
“Saya lahir tahun [19]61, PKI dibubarkan tahun [19]65. Baru sadar semua, kan, umur saya masih empat tahun. Enggak ada yang namanya PKI balita. Masa masih balita sudah jadi aktivis PKI?” bantah Jokowi.
“Lihat di medsos, ‘Presiden Jokowi itu PKI.’ Di medsos. Dan direspons para politikus dengan cara yang berbeda-beda dengan menuduh, dengan mencela, saya diem, tapi saya sekarang mulai jawab, bukan marah, ya. Jawab,” imbuhnya.
Vedi R. Hadiz, profesor Kajian Asia University of Melbourne, dalam wawancaranya dengan Tirto (Oktober 2019), menjelaskan bahwa isu komunisme adalah permainan para oligark yang tengah berkompetisi demi kepentingan masing-masing.
“Ambil contoh Gatot Nurmantyo. Dia bisa dengan mudah memainkan nasionalisme dan Islam. Dia mendekati kelompok Islam dan berpikir pemerintah saat ini mudah untuk diserang, misalnya, karena representasi keislamannya yang agak kurang. Tapi, dia juga bisa pakai sentimen nasionalis dengan dasar inilah tradisi ideologis yang paling mudah dipegang militer,” katanya.
Ada dua tradisi politik yang menurut Vedi sangat mudah dimanfaatkan oleh oligarki: Islam dan nasionalisme. Dua-duanya butuh musuh. Dan musuh yang paling mudah diciptakan adalah komunisme.
“Kalau you mau pertahankan status quo di tengah kecemasan masyarakat yang meningkat, kamu harus buat kecemasan itu tidak menjadi tantangan. Untuk tidak jadi tantangan, ya, dicarilah musuh yang paling gampang untuk direpresentasikan sebagai sesuatu yang jahat tapi sekaligus mudah ditaklukkan. Ya, komunisme mudah untuk dimusuhi karena praktis enggak ada. Orang-orang tua bekas tahanan Pulau Buru sudah enggak bisa ngapa-ngapain, kan?” ucap Vedi.
Pendeknya, sebagian dari polemik tentang komunisme yang muncul dalam beberapa tahun belakangan sifatnya sangat oportunis dan sebetulnya tidak relevan dengan kondisi sosial dan politik saat ini.
“Sekian dari generasi masyarakat Indonesia dibesarkan oleh propaganda antikomunisme, di mana komunisnya bukan manusia. […] Karena kalau kamu komunis, kamu bisa dibunuh. Komunis dianggap boleh dianiaya karena dipandang sebagai ancaman terhadap nusa dan bangsa. Ketakutan adalah bagian dari arsitektur politik dan ideologi yang dibentuk sejak Orde Baru. Kita belum sepenuhnya keluar dari Orba. Elemen-elemen dari struktur ideologi politiknya masih tetap kita gunakan,” terangnya.
Editor: Windu Jusuf
