Mengurai Problematika Nakes di Indonesia & Asia Pasifik

tirto.id - Kementerian Kesehatan membeberkan persebaran dokter dan tenaga kesehat (nakes) di Indonesia belum bisa dikatakan merata. Saat ini, sebagian besar dokter dan nakes masih terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa dan Bali. Sementara itu, wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan masih mengalami kekurangan dokter dan nakes.

Dalam konferensi pers The Asia-Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH), Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kemenkes, Ika Trisia, menjabarkan beberapa data dan tantangan yang dihadapi Indonesia di bidang kesehatan.

Data Kemenkes menunjukkan Indonesia saat ini memiliki sekitar 180.327 dokter yang teregistrasi. Jika dibandingkan dengan jumlah populasi warga Indonesia, rasionya adalah 0,62 dokter per 1.000 penduduk. Sementara itu, jumlah puskemas di Indonesia mencapai 10.337 dan 63 persennya (alias 6.520 puskesmas) tercatat telah memiliki sembilan jenis nakes sesuai standar.

Selain itu, Indonesia kini memiliki 843 rumah sakit umum daerah (RSUD) dan 80,8 persennya (681 RSUD) telah memiliki tujuh jenis dokter spesialis dasar.

Meski begitu, banyak daerah di Indonesia yang masih kekurangan dokter dan nakes—bahkan ada daerah yang mengalami kekosongan total. Daerah yang dimaksud terutama berada di Indonesia bagian timur.

Oleh karena itu, Indonesia bagian timur mesti diprioritaskan dalam upaya pemerataan dokter dan nakes.

"Untuk membenahi daerah kekosongan, Kemenkes menjalankan program strategis penugasan khusus dengan merekrut nakes untuk ditempatkan di wilayah-wilayah prioritas seperti di timur Indonesia," ungkap Ika di Bali, Rabu (4/11/2026).

Langkah lain yang juga dilakukan pemerintah adalah memberikan beasiswa kepada putra-putri daerah dengan mengarahkan jurusan sesuai kebutuhan spesifik wilayahnya.

Kendala Distribusi Nakes di Indonesia

Ika menjelaskan beberapa faktor yang jadi kendala dalam upaya pemerataan dokter dan nakes di Indonesia.

"Ada beberapa faktor utama. Pertama terkait ekonomi dan insentif finansial ditempat tugasnya. Kedua mengenai keterbatasan infrastruktur dan fasilitas kesehatan," terangnya.

Kendala ketiga adalah konsentrasi pusat pendidikan dan kedokteran yang masih terpusat di Pulau Jawa dan Bali. Keempat adalah persoalan sistem penugasan nakes dan regulasinya yang masih berproses.

Persoalan ekonomi dan insentif finansial berkaitan dengan kesejahteraan nakes yang ditempatkan di daerah tertinggal. Selama ini, kebanyakan nakes memilih bekerja di kota besar karena kesempatan ekonomi yang lebih menjanjikan dibandingkan daerah terpencil.

Keterbatasan infrastruktur menjadi kendala mengingat nakes memerlukan fasilitas penunjang yang memadai agar dapat bekerja secara optimal, baik di laboratorium hingga di rumah sakit rujukan.

Yang juga turut menurunkan minat dokter dan nakes untuk bertugas di daerah terpencil adalah kurangnya transportasi, listrik, akses internet, hingga kurangnya fasilitas pendidikan untuk keluarga.

"Nakes yang lulus pendidikan, bahkan tidak langsung memilih kembali ke daerah asal. Mereka justru memilih kota besar untuk tetap tinggal dan membuka praktik sesuai bidangnya," imbuh Ika.

Meskipun pemerintah sudah menjalankan program penugasan khusus, kebijakan penempatan di daerah terpencil masih perlu penguatan kebijakan jangka panjang, pemetaan beban kerja, hingga dukungan penuh pemerintah daerah setempat.

Bertukar Pengetahuan melalui Konferensi

Dalam upaya penyediaan dan pemerataan nakes, Konferensi AAAH yang berlangsung pada 2-5 November 2026 di Kabupaten Badung ini dapat dipandang sebagai salah satu langkah strategis.

Ika menjelaskan pengembangan SDM kesehatan menjadi prioritas mendasar dalam mewujudkan sistem kesehatan yang lebih kuat, berkeadilan, dan lebih tangguh.

"Langkah pertama yang dilakukan, yakni memperkuat perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan berbasis data untuk mengantisipasi kebutuhan nasional. Indonesia menjalankan pendekatan komprehensif dalam transformasi SDM kesejahteraan," jelas Ika.

Indonesia, kata Ika, dapat memanfaatkan mobilitas tenaga kesehatan internasional untuk memperkuat kapasitas SDM kesehatan. Hasil pertukaran informasi dan pengetahuan di forum AAAH, misalnya, bisa dimanfaatkan dalam mendukung penyusunan cetak biru pengelolaan SDM kesehatan hingga 2035 mendatang.

Tak hanya itu, langkah ini juga untuk memperkuat pengembangan kemitraan strategis dengan negara-negara Asia Pasifik. Meskipun demikian, Ika menyebut tantangan yang dihadapi Indonesia terutama adalah pemerataan distribusi nakes.

"Tantangannya bukan menghasilkan lebih banyak nakes, tapi memastikan tenaga kesehatan yang tepat tersedia di tempat yang tepat dengan kompetensi yang tepat," sambung Ika.

Forum AAAH, menurut Ika, diharapkan menghasilkan gagasan praktis dan komitmen nyata dalam membangun nakes masa depan. Juga, mempererat kerja sama bidang kesehatan dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik

Vice Chair IHPP Foundation dan pakar kesehatan masyarakat asal Thailand, Suwit Wibulpolprasert, yang turut hadir dalam konferensi pers mengatakan kegiatan seperti AAAH 2026 ini diperlukan sebagai ajang berbagi pengalaman dan berjejaring.

"Kita berbagi pengalaman tentang apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita capai dan di mana kita gagal dan kita belajar dari pengalaman itu," jelas Suwit.

Tenaga kesehatan Indonesia, menurut Suwit, memiliki kompetensi dan komitmen kepada publik. Tantangan seperti yang dipaparkan Ika dari Kemenkes tentu ada, namun dia menulai nakes Indonesia bisa mengatasinya.

"Terpenting nakes harus memiliki kompetensi, komitmen, dan kasih alias compassion. Anda melakukannya dari lubuk hati yang paling dalam dan penuh semangat karena Anda ingin melakukannya," imbuh Suwit.

Mencari Solusi Ketimpangan Nakes di Indonesia dan Asia-Pacifik

Ketua AAAH 2026 yang juga Sekretaris Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Anna Kurniati,menyebut nakes global saat ini tengah menghadapi tantangan yang semakin besar. Di antaranya peningkatan populasi lanjut usia, tingginya beban penyakit tidak menular, menucul penyakit infeksi baru, dampak perubahan iklim, hingga ketimpangan ekonomi.

"Secara global, nakes mengalami kekurangan yang di proyeksikan mencapai 10 juta orang pada 2030 mendatang, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah," terangnya.

Oleh karena itu, AAAH 2026 diharapkan dapat menjadi wadah pencarian solusi masalah tersebut, juga masalah ketimpangan distribusi nakes di Asia Pasifik.

Salah satu langkah yang menurut Anna perlu didorong adalah penyusunan regulasi yang mengatur distribusi SDM kesehatan.

"Masalah ketimpangan distribusi SDM kesehatan tidak hanya dialami Indonesia, tapi hampir seluruh negara di kawasan Asia Pasifik karena tenaga kesehatan cenderung memilih bekerja di wilayah perkotaan," ungkapnya.

Anna sempat menyinggung soal pemetaan konsentrasi nakes di setiap negara yang dibuat oleh WHO. Pemetaan semacam itu, menurut Anna, dapat menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana tingkat ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di lapangan.

Untuk konteks Indonesia, Anna mendorong pemerintah menerapkan sistem insentif berbasis kinerja maupun biaya hidup dan jaminan pengembangan kompetensi bagi tenaga medis yang siap bekerja di wilayah terpencil. Satu hal penting yang dapat dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah memastikan kesejahteraan nakes di tempat kerjanya.

"Lingkungan kerjanya harus aman, nyaman, dan mereka diperhatikan kesejahteraannya," tegasnya.