KIP Desak Keterbukaan Informasi Kewarganegaraan Arcandra

tirto.id - Perihal kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan bahwa informasi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

"Informasi mengenai kewarganegaraan seseorang bukanlah termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Komisioner KIP Rumadi Ahmad di Jakarta, Senin (15/8/2016).

Menurut Rumadi, informasi mengenai status kewarganegaraan Arcandra Tahar telah menjadi polemik yang menyita perhatian banyak pihak.

Hal itu, ujar dia, dapat segera diakhiri jika pemerintah melakukan investigasi menyeluruh dan kemudian menjelaskan hasilnya secara jujur dan terbuka kepada publik.

Selain itu, kata Rumadi, para pembantu Presiden Jokowi harus berbenah diri untuk menyiapkan data dan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan sebelum suatu kebijakan diambil oleh Presiden.

"Jangan sampai Presiden mengambil suatu kebijakan berdasarkan data dan informasi yang tidak akurat, tidak benar sehingga menyesatkan yang ujungnya membuat malu Presiden," ujarnya.

Di tempat terpisah, Menteri ESDM Arcandra Tahar menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Senin di Jakarta selama tujuh menit.

Arcandra tiba sekitar pukul 14.17 WIB di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin, dan langsung menuju lantai atas. Sekitar tujuh menit kemudian atau pukul 14.22 WIB, Arcandra turun dan terlihat terburu-buru ke luar gedung.

Saat ditanya awak media perihal kedatangannya, menteri yang tengah dirundung masalah dwikewarganegaraan itu hanya mengaku menyapa Luhut di kantornya.

Sementara itu, Projo, organisasi relawan Jokowi, mengemukakan Presiden Jokowi sudah sangat tepat mengangkat Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM karena beliau adalah anak bangsa yang mencintai Indonesia serta memiliki prestasi gemilang di luar negeri.

"Kami menilai bahwa Presiden Jokowi sudah sangat tepat mengangkat Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM. Isu kewarganegaraan pasti sudah dicermati Presiden sebelum mengangkatnya. Apalagi kami mendapat informasi bahwa menteri ESDM tidak pernah mengucap sumpah setia ke negara lain," ujar Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (14/8/2016).