tirto.id - M. Cholil Bisri atau yang akrab disapa Mbah Cholil wafat di Rembang pada 23 Agustus 2004, tepat hari ini 16 tahun lalu, di usia 62 tahun. Semasa hidup, dia dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah. Lain itu, dia juga terlibat aktif dalam dunia politik di era Orde Baru hingga masa transisi pasca reformasi 1998.
Ada satu parodi Mbah Cholil yang amat terkenal dan sering dikutip di kalangan Nahdaltul Ulama (NU). “NU itu sering diidoni (diludahi),” kata Mbah Cholil.
Menurut Yahya Cholil Staquf, putra sulung Mbah Cholil, kemunculan parodi tersebut tidak lepas dari keterlibatan NU di kancah sosial-politik Indonesia. NU berkali-kali ikut berperan dalam momen bersejarah Indonesia. Mulai dari konfrontasi menghadapi Sekutu di awal kemerdekaan, clash dengan NICA, menghalau beberapa pemberontakan, hingga menghadirkan reformasi dan menghadang radikalisme Islam.
“Tapi seringkali pula NU tidak mendapatkan apresiasi yang pantas, bahkan dalam berbagai momentum justru sengaja disingkirkan,” kata Gus Yahya yang saat ini menjabat sebagai Katib Aam PBNU saat dihubungi Tirto, Rabu (12/8/2020).
Saat era Orde Baru, NU mengalami kondisi sulit karena represi politik Soeharto. Pada 1973, NU terpaksa tunduk pada kebijakan peleburan partai politik peserta pemilu. NU dan beberapa partai Islam lain dilebur dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Represi politik Soeharto terhadap umat Islam semakin kasar pasca-Pemilu 1982. Muhammad Iqbal, dosen di IAIN Palangka Raya, mencatat beberapa tragedi berdarah bisa diajukan sebagai buktinya—di antaranya Tragedi Tanjung Priok (1984), Tragedi Talangsari (1989), hingga Tragedi Haur Koneng (1993).
Represi lain adalah keharusan setiap organisasi, baik yang bersifat politik maupun kemasyarakatan, menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal. Jika dirunut, kewajiban asas tunggal inilah yang justru memicu perlawanan dari umat Islam, baik perlawanan aktif seperti Tragedi Priok maupun perlawanan pasif—dengan menyingkir dan membangun kampung sendiri—seperti yang dilakukan Warsidi di Talangsari.
Malang Melintang di Dunia Politik
Sejumlah sumber menyebut pada mulanya Mbah Cholil tidak berkecimpung di partai politik. Suatu kali dalam Munas Alim Ulama di Yogyakarta, Kiai Ali Maksum—guru Mbah Cholil di pesantren Krapyak—menanyakan alasannya memilih lebih fokus mengurus pesantren.
“Kamu kok tidak ikut main politik seperti adikmu, Mustofa [Gus Mus], kenapa?” kata Kiai Ali Maksum sebagaimana dikutip laman NU Online.
Menurut Gus Yahya, Mbah Cholil sebenarnya tidak pernah menolak terlibat politik. Mbah Cholil toh pernah bergabung dan menjadi pengurus Partai NU Rembang pada 1971. Lalu pada Pemilu 1971, dia terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang untuk priode 1971-1977.
Ketika Rezim Seoharto menerapkan kebijakan fusi parpol, Mbah Cholil pun tetap aktif berpolitik bahkan menjadi ketua pertama PPP Rembang. Kiai kelahiran Rembang, 12 Agustus 1942, ini pun kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang selama tiga periode lagi (1977-1992).
Menurut Gus Yahya, abahnya itu konsisten di dunia politik karena mempercayai ajaran ayahnya, K.H. Bisri Mustofa. Sang ayah berpesan bahwa politik adalah mekanisme untuk membuat kebijakan publik yang berpengaruh pada kehidupan rakyat. Maka itu, sebisa mungkin dia musti ikut politik demi rakyat.
Meski aktif berpolitik, Mbah Cholil tetap fokus mengurus Pesantren Raudhatut Thalibin—lebih-lebih setelah Kiai Bisri Mustofa wafat pada 17 Februari 1977. Karena itu, dia menolak saat diminta menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 1982. Demi menjaga fokus pada pengembangan pesantren, Mbah Cholil hanya mau berkiprah dalam kancah politik lokal Rembang.
Mbah Cholil baru memperluas gerak politiknya ke aras nasional pada awal dekade 1990-an. Dalam gelaran Pemilu 1992, dia terpilih menjadi anggota DPR RI. Saat inilah kegigihannya membela NU di ranah politik terlihat gamblang.
Sebagai anggota PPP dari kalangan NU, dia gelisah karena belum ada Nahdliyin yang pernah menduduki kursi Ketua Umum PPP. Karena itu, pada 1994, Mbah Cholil mulai membuat gerakan di internal PPP yang lalu lazim dikenal sebagai Gerakan Kelompok Rembang. Tujuannya hanya satu: menjadikan orang NU sebagai Ketua Umum PPP.
Kelompok Rembang musti bersaing dengan Buya Ismail Metareum dari unsur Muslimin Indonesia (MI). Selain Mbah Cholil yang jadi penggerak, faksi ini juga diisi oleh Matori Abdul Djalil, Imam Churmen, dan Hamzah Haz. Namun, usaha kelompok ini gagal di tengah jalan lantaran Hamzah Haz menarik diri sebelum Muktamar PPP digelar.
Boleh jadi, ada campur tangan Rezim Soeharto dalam kegagalan itu. Zacky Mubarok dalam Dakwah KH Mohammad Cholil Bisri dalam Bidang Politik (PDF) menyebut bahwa saat itu ada wartawan yang menyarankan kepadanya untuk minta restu Soeharto. Tapi, Mbah Cholil tak mengindahkan saran itu.
“Saya tak butuh Pak Harto, tapi saya hanya butuh Tuhan,” kata Mbah Cholil sebagaimana dikutip Zacky.
Ujaran Mbah Cholil itu akhirnya menjadi berita nasional dan ramai dibicarakan. Meski gerakannya gagal, Kelompok Rembang sempat diberikan kesempatan menduduki Sekretaris Jenderal PPP. Mbah Cholil lalu mengajukan Matori Abdul Djalil untuk jabatan itu, namun ditolak.
Gerakan Kelompok Rembang rupanya berbuntut panjang hingga Pemilu 1997. Kala itu, Mbah Cholil gagal menjadi anggota DPR RI. Semula nama Mbah Cholil berada di urutan sepuluh besar calon anggota legislatif dari Jawa Tengah. Namun, lagi-lagi karena dugaan adanya campur tangan rezim, urutan Mbah Cholil diubah jadi nomor 53.
“Pada Pemilu 1992, Abah terpilih sebagai anggota DPR RI dari PPP, tapi tidak terpilih lagi pada 1997 karena diletakkan di nomor buncit pada daftar calon,” kata Gus Yahya.
Ikut Membidani Lahirnya PKB
Pengalaman panjang Mbah Cholil di Partai NU dan PPP selama Orde Baru mengantarnya menjadi salah satu tokoh penting yang membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pada 30 Mei 1998, sejumlah kiai sepuh berkumpul dalam sebuah istiqosah akbar di kantor PWNU Jatim. Imam Anshori Saleh dalam Mata Batin Gusdur (2017: 50) menulis, para kiai itu mendesak Mbah Cholil menginisiasi pendirian sebuah partai politik. Saat itu, Mbah Cholil menolak dan lebih memilih mengurus pesantren.
Tapi, Mbah Cholil luluh juga setelah didesak terus menerus. Maka, pada 6 Juni 1998, Mbah Cholil mengundang sekitar 20 kiai ke Pesantren Raudlatut Tholibin, Rembang. Turut hadir pula K.H. Ma’ruf Amin dan K.H. Dawam Anwar selaku perwakilan dari PBNU. Agenda inti dari pertemuan ini adalah mempersiapkan pendirian partai baru bagi warga NU.
Mahrus Ali dan M.F. Nurhuda Y. dalam Pergulatan Membela yang Benar: Biografi Matori Abdul Djalil (2008: 379) menulis, “Musyawarah para ulama dan tokoh NU tersebut menyepakati pembentukan Tim Sembilan yang diketuai oleh KH. Cholil Bisri, dan Tim Sebelas (Ikhda ‘Asyar) yang dipimpin oleh Pak Matori untuk membantu para ulama menyiapkan partai baru bagi warga NU.”
Kedua tim ini lantas menggelar serangkaian pertemuan lanjutan untuk menyusun platform dan komponen-komponen partai yang nanti akan dibentuk. Imam Anshori Saleh menyebut, hasil pertemuan dan konsep lengkap pendirian partai baru ini kemudian dikonsultasikan ke PBNU pada 18 Juni 1998. Pertemuan ini dilanjutkan audiensi dengan tokoh-tokoh politik NU yang ada di Golkar, PDI dan PPP.
“Abah dan paman saya (Gus Mus) berhasil mengonsolidasikan sebagian besar kiai-kiai dan politisi-politisi NU yang ada dalam PPP untuk persiapan mendirikan partai baru,” kata Gus Yahya.
Pada 4-5 Juli 1998, Tim Lajnah beserta Tim dari NU mengadakan semacam konfrensi besar di Bandung. Tim gabungan ini mengundang 27 perwakilan PWNU se-Indonesia. Konferensi itu dengan suara bulat mencetuskan pembentukan sebuah partai politik.
“Waktu itu banyak usulan nama, mulai dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Ummat, sampai Partai Nahdlatul Ummat. Dengan musyawarah yang panjang, akhirnya ditetapkan Partai kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai nama partai tersebut,” tulis Imam Anshori Saleh (hlm. 50-51).
Kemudian, PKB dideklarasikan secara resmi pada 23 Juli 1998 oleh lima orang deklarator—yaitu K.H. Munasir Ali, K.H. Ilyas Ruchiyat, K.H. A. Mustofa Bisri, K.H. A. Muchith Muzadi, dan K.H. Abdurrahman Wahid. Mbah Cholil kemudian tergabung dalam struktur kepengurusan PKB yang pertama dengan menjadi Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB.
Sementara itu, Ketua Dewan Syuro PKB dijabat oleh K.H. Ma’ruf Amien dan Ketua Dewan Tanfdiziyah diamanahkan kepada Matori Abdul Djalil. PKB yang baru berdiri itu langsung ikut berlaga dalam Pemilu 1999. Saat itu, Mbah Cholil terpilih sebagai anggota DPR. Pada 2002, Mbah Cholil dipercaya menjadi Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB.
Selain aktif di dunia politik, Mbah Cholil juga dikenal sebagai penulis. Beberapa karyanya antara lain Kami Bukan Kuda Tunggang, Ketika Biru Langit, dan Menuju Ketenangan Batin (diterbitkan Kompas Media Nusantara pada 2008).
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
