Menuju konten utama

Ketiga Paslon Pilkada DKI Tak Tanggapi Isu Saat Debat

Ketiga pasangan calon Pilkada DKI dianggap tidak merespons isu-isu yang diajukan antarpasangan saat debat perdana, Jumat (13/1/2017). Paslon bisa secara sadar tak menanggapi isu untuk menutupi kelemahannya.

Ketiga Paslon Pilkada DKI Tak Tanggapi Isu Saat Debat
Tiga pasangan calon kandidat Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta memberikan salam seusai Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (13/1). Tirto.ID/Andrey Gromico

tirto.id - Sejumlah isu yang berkembang selama debat perdana calon gubernur DKI Jakarta dinilai tidak ditanggapi dengan baik oleh pasangan calon (paslon). Penjelasan dan klarifikasi paslon atas hal itu, padahal, dapat menjadi informasi yang penting bagi pemilih untuk menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing paslon.

"Pada sesi saling menanggapi dan saling bertanya antarpaslon, misalnya, beberapa hal yang pada tingkat tertentu penting untuk ditanggapi atau dijawab oleh para paslon justru terlewatkan," ujar Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia ( Sigma) Said Salahudin di Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin (16/1/2017).

Namun, Said menambahkan, terlewatnya tanggapan atau jawaban paslon dapat disebabkan karena faktor ketidaksengajaan, seperti alpa atau terbatasnya waktu, tetapi bisa juga karena faktor kesengajaan. Maksudnya, secara sadar paslon sengaja tidak mau menanggapi atau menjawab isu yang berkembang dalam debat sebagai strategi untuk menutupi kelemahannya.

"Ada beberapa hal yang luput ditanggapi atau dijawab oleh peserta debat yang jumlahnya bervariasi pada tiap-tiap paslon. Tetapi di sini saya coba menunjukan dua hal saja dari masing-masing paslon," kata dia.

Paslon Nomor Satu Pertama, paslon 1 ketika itu tidak menjawab pertanyaan paslon 2 yang menanyakan tentang bagaimana mengelola dana Rp1 miliar RT/RW supaya mereka bisa mempertanggungjawabkan dana tersebut dan tidak masuk penjara.

Ia mengatakan substansi pertanyaan paslon 2 sebetulnya terkait dengan cara atau metode dari paslon 1 untuk mengantisipasi agar tidak muncul penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut. "Sayangnya, walaupun paslon 1 memberikan jawaban, tetapi substansi pertanyaan mengenai 'metode' dimaksud tidak dijabarkan oleh paslon 1," kata dia.

Padahal, uraian mengenai metode dimaksud cukup penting disampaikan agar calon pemilih bisa mengukur peluang keberhasilan dari program yang ditawarkan paslon 1 itu.

“Walaupun program itu sudah pernah dibantah jauh-jauh hari oleh paslon 1 dengan mengatakan bahwa mereka tidak pernah menggagas program tersebut, tetapi pada sesi debat klarifikasi mengenai hal itu tidak disampaikan oleh paslon 1,” ujar pengamat politik tersebut.

Paslon Urut Dua Pertama, paslon 2 tidak menjawab pertanyaan paslon 1 yang menanyakan tentang bagaimana perasaan mereka selaku pengambil kebijakan, ketika melihat kehidupan warga semakin sulit. "Pertanyaan paslon 1 ini berlatar derita dan nestapa warga korban penggusuran akibat kebijakan dari paslon 2, seperti tergambar dalam film 'Jakarta unfair'," kata dia.

Atas pertanyaan itu paslon 2 memang memberikan jawaban, tetapi substansi pertanyaan paslon 1 mengenai 'perasaan' atau reaksi batin mereka melihat derita dan nestapa warga korban penggusuran tidak diungkapkan.

Padahal, lanjut dia, sebagai calon pemimpin, ada baiknya jika paslon petahana mau menunjukan sekedar rasa empatinya kepada warga yang menjadi korban dari kebijakan yang mereka buat sebelumnya.

Kedua, paslon 2 juga tidak menanggapi pernyataan paslon 3 yang mengingatkan bahwa lima tahun yang lalu pernah ada janji untuk membangun kampung deret, tetapi janji tersebut tidak pernah direalisasikan.

Said menegaskan penjelasan dari paslon 2 mengenai hal itu sebetulnya penting diutarakan agar calon pemilih Pilkada 2017 bisa mengetahui alasan paslon petahana tidak merealisasikan program yang mereka janjikan pada masa kampanye Pilkada 2012.

Paslon Urut Tiga Pertama, paslon 3 tidak menanggapi pernyataan paslon 2 yang menyatakan bahwa calon gubernur dari paslon 3 pernah menolak memasukan pendidikan antinarkoba dalam kurikulum ketika menjabat sebagai Mendikbud.

Pernyataan paslon 2 itu sebetulnya penting ditanggapi, sebab calon pemilih perlu mengukur komitmen paslon 3 terhadap upaya pemberantasan narkoba. Sebab, salah satu komitmen paslon 3 pada sesi debat adalah memberantas narkoba.

"Walaupun pascadebat pernyataan paslon 2 dibantah oleh paslon 3, tetapi penyampaian klarifikasi diluar forum debat tentu berbeda nilai dan jangkauan pengaruhya dengan pelurusan masalah yang disampaikan diluar acara debat," kata dia.

Kedua, paslon 3 juga tidak merespons secara tegas pernyataan paslon 2 yang pada intinya menyatakan mereka hanya bisa berteori tanpa bisa melakukan aksi dalam soal pembangunan.

"Jawaban memang diberikan oleh paslon 3, tetapi terkait dengan substansi pernyataan bahwa mereka hanya bisa berbicara atau berteori saja tidak direspons secara 'clear' oleh paslon 3," kata dia.

Walaupun pernyataan paslon 2 itu sebetulnya bukan soal yang berat, sebab hanya menyangkut kritik yang lazim dilontarkan oleh paslon petahana kepada kompetirornya yang belum pernah menjabat, tetapi hal itu ada baiknya untuk diklarifikasi.

"Calon pemilih tentu perlu memastikan paslon yang akan dipilih nantinya tidak hanya mampu berteori, tetapi juga dapat memberikan gambaran yang kongkret mengenai prospek keberhasilan dari program yang paslon tawarkan kepada mereka," kata dia.

Baca juga artikel terkait DEBAT PILKADA DKI JAKARTA atau tulisan lainnya dari Yuliana Ratnasari

tirto.id - Politik
Reporter: Yuliana Ratnasari
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari